Berita

Syahrul Aidi Maazat/Ist

Politik

DPR Dorong Peningkatan Koordinasi Pusat-Darah Tekan Angka Kecelakaan

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 02:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperkuat koordinasi untuk menekan angka kasus kecelakaan di jalan raya.

Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima, ada 15 kecelakaan yang terjadi pada saat karya wisata sekolah pada pertengahan tahun 2024.

Jika dibiarkan tanpa tindak lanjut, dirinya khawatir semakin banyak nyawa yang akan berjatuhan akibat lalainya penerapan regulasi tersebut. Hal ini disampaikannya dalam agenda Dialektika Demokrasi membahas ‘Meningkatkan Keselamatan Transportasi Study Tour’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).


“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan dari regulasi-regulasi keselamatan jalan dan perusahaan angkutan umum. Supaya efektif, harus ada koordinasi pusat dan daerah soal ini,” tutur Syahrul.

Politisi Fraksi PKS itu juga mendorong aparat terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap perusahaan dan pelaku yang lalai menerapkan regulasi tersebut. Upaya ini, sebutnya, harus dilakukan untuk memberikan efek jera.

Sebagai contoh, sejumlah kendaraan bus yang mengalami kecelakaan ditemukan banyak uji kir (kelayakan kendaraan) telah kedaluwarsa. Akibat lalainya memperbaharui uji kir mengakibatkan perusahaan dan/atau pelaku abai dengan kondisi kendaraan, sehingga turut ditemukan rem blong, hilang kendali, pecah ban, risiko perjalanan, dan terbakar.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya