Senator Fahira Minta Pemerintah Peka Kegaduhan Tapera

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diwajibkan untuk pekerja swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) idealnya memenuhi beberapa prakondisi untuk memastikan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Namun sayangnya hal tersebut justru diabaikan pemerintah, sehingga terjadi kegaduhan di masyarakat.

"Jika melihat situasi saat ini, di mana Tapera menjadi polemik, tampaknya prakondisi tersebut minim atau tidak terpenuhi ditambah sosialisasinya yang juga masih minim," kata Anggota Dewan Perwakilan  Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris lewat keterangan resminya, Kamis (6/6).

Senator Jakarta itu pun sangat berharap keresahan publik soal Tapera ini menjadi perhatian khusus Pemerintah.

Tapera menuai pro kontra karena memotong gaji ASN dan swasta tiap bulanya sebesar 3 persen.

Sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai solusi penyediaan hunian yang layak. Namun sebagian lainnya menganggap program ini justru menambah beban rakyat.

"Mohon diidentifikasi apa saja yang menyebabkan kebijakan ini melahirkan keresahan, kritik bahkan penolakan," pinta Fahira.