Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 terus menuai kontroversi dan polemik bagi tatanan hukum di negeri ini.
Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD langsung angkat bicara terkait polemik tersebut.
Dia awalnya enggan mengomentari polemik tersebut ketika dihujani berbagai pertanyaan oleh netizen dalam akun media X pribadinya.
Namun akhirnya, mantan cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu mengeluarkan
uneg-uneg-nya.
Menurut Mahfud, Peraturan KPU yang oleh MA dinyatakan bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 itu justru memuat materi yang diambil dari ketentuan Pasal 7 UU 10/2016.
Pasal tersebut mengatur, "Saat mencalonkan diri atau dicalonkan Cagub/cawagub harus berusia minimal 30 tahun sedangkan Cabup/cawabup dan cawali/cawawali harus berusia minimal 25 tahun".
“Saya kira hakim MA ini tidak baca peraturannya. Mengapa MA memvonis PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 10/2016. Bukankah PKPU itu justru menurun dari isi UU 10/2016. Orang yang belajar ilmu perundang-undangan sedikit saja itu sudah mengerti, bahwa jawabannya itu,” ujar Mahfud dikutip
Kantor Berita Politik RMOL dalam kanal Youtube
Mahfud MD Official, Rabu (5/6).
Lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, akrobat hukum untuk kepentingan politik terus terjadi saat ini. Hal itu terus menimbulkan kebusukan hukum.
Masih kata Mahfud, putusan MA itu seakan membatalkan suatu UU. Padahal dalam konstitusi kita, membatalkan UU hanya bisa dilakukan melalui 2 cara yakni
legislative review di DPR dan
judicial review di MK.
“Negara ini cara berhukumnya sudah rusak dan dirusak, biar saja busuk tambah busuk, biar nanti kebusukan itu akan runtuh sendiri suatu saat. Apa yang kau mau lakukan, lakukan saja mumpung anda masih punya posisi untuk melakukan. Tapi suatu saat, kebusukan itu bisa memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama,” tandas Mahfud.
