Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos/Net

Politik

Ormas Kegamaan Wadah Perjuangan Rakyat, Wajar Dapat IUP Tambang

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo tentang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada oganisasi massa (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dianggap wajar dan tepat.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, ormas keagamaan merupakan wadah perjuangan masyarakat yang patut mendapat ruang untuk mengembangkan potensi perekonomian nasional.

"Kebijakan ini menurut saya adalah political will yang baik dari Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada ormas keagamaan agar terlibat aktif mengelola sumber daya alam," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).


Menurutnya, secara sumber daya manusia ormas keagamaan semisal NU ataupun Muhammadiyah sudah layak diberikan kesempatan dan peluang tidak hanya disektor pertambangan, tapi juga sektor sumber daya alam yang lain.

"Sebab ormas keagamaan ini sudah memiliki infrastruktur dan suprastruktur penunjang untuk terlibat aktif dan terlibat lebih luas lagi dalam pengembangan ekonomi umat," tuturnya.

Di samping itu, lulusan S2 Komnukasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati ormas keagamaan juga dilengkapi dengan lembaga pendidikan mulai usia dini hingga perguruan tinggi, ditambah dnegan konstribusi positif terhadap masyarakat di bidang lainnya seperti sosial hingga ekonomi.

"Ormas keagamaan juga selama ini banyak kontribusi,  membantu dan memperjuangkan nasib rakyat. Sehingga sangat wajar disuport oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam dunia ekonomi pertambangan," demikian sosok yang kerap disapa Biran ini menambahkan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya