Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos/Net

Politik

Ormas Kegamaan Wadah Perjuangan Rakyat, Wajar Dapat IUP Tambang

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo tentang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada oganisasi massa (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dianggap wajar dan tepat.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, ormas keagamaan merupakan wadah perjuangan masyarakat yang patut mendapat ruang untuk mengembangkan potensi perekonomian nasional.

"Kebijakan ini menurut saya adalah political will yang baik dari Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada ormas keagamaan agar terlibat aktif mengelola sumber daya alam," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).


Menurutnya, secara sumber daya manusia ormas keagamaan semisal NU ataupun Muhammadiyah sudah layak diberikan kesempatan dan peluang tidak hanya disektor pertambangan, tapi juga sektor sumber daya alam yang lain.

"Sebab ormas keagamaan ini sudah memiliki infrastruktur dan suprastruktur penunjang untuk terlibat aktif dan terlibat lebih luas lagi dalam pengembangan ekonomi umat," tuturnya.

Di samping itu, lulusan S2 Komnukasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati ormas keagamaan juga dilengkapi dengan lembaga pendidikan mulai usia dini hingga perguruan tinggi, ditambah dnegan konstribusi positif terhadap masyarakat di bidang lainnya seperti sosial hingga ekonomi.

"Ormas keagamaan juga selama ini banyak kontribusi,  membantu dan memperjuangkan nasib rakyat. Sehingga sangat wajar disuport oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam dunia ekonomi pertambangan," demikian sosok yang kerap disapa Biran ini menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya