Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos/Net

Politik

Ormas Kegamaan Wadah Perjuangan Rakyat, Wajar Dapat IUP Tambang

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo tentang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada oganisasi massa (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dianggap wajar dan tepat.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, ormas keagamaan merupakan wadah perjuangan masyarakat yang patut mendapat ruang untuk mengembangkan potensi perekonomian nasional.

"Kebijakan ini menurut saya adalah political will yang baik dari Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada ormas keagamaan agar terlibat aktif mengelola sumber daya alam," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).


Menurutnya, secara sumber daya manusia ormas keagamaan semisal NU ataupun Muhammadiyah sudah layak diberikan kesempatan dan peluang tidak hanya disektor pertambangan, tapi juga sektor sumber daya alam yang lain.

"Sebab ormas keagamaan ini sudah memiliki infrastruktur dan suprastruktur penunjang untuk terlibat aktif dan terlibat lebih luas lagi dalam pengembangan ekonomi umat," tuturnya.

Di samping itu, lulusan S2 Komnukasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati ormas keagamaan juga dilengkapi dengan lembaga pendidikan mulai usia dini hingga perguruan tinggi, ditambah dnegan konstribusi positif terhadap masyarakat di bidang lainnya seperti sosial hingga ekonomi.

"Ormas keagamaan juga selama ini banyak kontribusi,  membantu dan memperjuangkan nasib rakyat. Sehingga sangat wajar disuport oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam dunia ekonomi pertambangan," demikian sosok yang kerap disapa Biran ini menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya