Berita

Ilustrasi kasus penganiayaan/Net

Hukum

Mertua Korban Penganiayaan di Cengkareng Ajukan Praperadilan

SELASA, 04 JUNI 2024 | 14:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Korban dugaan penganiayaan keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat, Hartono mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut dilayangkan Hartono karena terduga pelaku yang tak lain menantunya, SAG tidak kunjung diadili meski disebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum Hartono, Michael Remizaldy Jacobus mengatakan, kasus tersebut hingga kini belum ada kejelasan setelah dilaporkan ke Polsek Cengkareng pada November 2023.


Berkas perkara pun belum dilimpahkan ke Kejaksaan meski kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

"Kami mewakili klien kami, Pak Hartono yang adalah saksi pelapor dianiaya oleh menantunya. Sampai saat ini perkaranya belum dinaikkan atau dilimpahkan kepada Kejaksaan," kata Michael dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/6).

Gugatan praperadilan diajukan pada 17 Mei 2024 dengan nomor perkara 59/Pid.Pra/2024/PN.Jkt Sel. Sidang perdana Praperadilan pun sudah dilakukan di PN Jaksel, Senin (3/6).

Ia mengklaim bahwa semua bukti telah dinyatakan lengkap setelah SAG resmi menjadi tersangka. Namun ia heran berkas perkara SAG tak kunjung dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Kami menduga ini sudah dihentikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Padahal secara substansial, perkara ini sudah selesai pemeriksaannya," jelasnya.

Dalam gugatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai termohon.

"Yang menjadi termohon satunya adalah Bapak Kapolri dan turut termohon Kajati, Kajari Jakbar, Polres Jakbar dan Polsek Cengkareng," lanjutnya.

Melalui Praperadilan ini, ia berharap terduga pelaku penganiayaan bisa segera diadili. Apalagi ia mengklaim kasus tersebut telah dilengkapi dengan bukti rekaman video CCTV hingga hasil visum et repertum.

"Kami berharap kasus ini segera naik ke JPU dan bahkan disidangkan agar ada kepastian hukum," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya