Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

HET Beras Naik per Awal Juni 2024, Jadi Segini

SENIN, 03 JUNI 2024 | 14:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras secara resmi naik di pasar tradisional dan pasar modern per awal Juni 2024 ini.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kenaikan HET ini berlaku untuk beras medium dan premium, guna mengatasi fluktuasi harga komoditas pangan global akibat perubahan iklim.


"Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 terbit," kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (3/6).

Adapun sejak HET beras naik di seluruh negeri, pemerintah telah menetapkan besaran harga eceran beras premium di kisaran Rp14.900 per kg untuk pulau Jawa, Sumatera, Bali, hingga Sulawesi.

Sementara untuk pulau Kalimantan pemerintah menetapkan HET beras premium Rp15.400 per kg, dan Maluku hingga Papua sebesar Rp15.800 per kg.

Selain itu, untuk beras medium, pemerintah menetapkan HET di kisaran Rp12.500-Rp13.500 per kg.

Menurut Arief, langkah ini diambil atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Bapanas untuk menyesuaikan HET beras sesuai dengan situasi dan kondisi aktual saat ini.

"Harga eceran tertinggi itu sulit turun, meskipun produksi panen raya sudah melimpah. Karena memang biaya agroinput, biaya petani, sewa lahan, pokok, tenaga kerja, semuanya naik," kata Jokowi beberapa hari lalu.

Dengan penetapan HET terbaru ini, Bapanas berharap konsumen, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan asosiasi pedagang beras dapat mengimplementasikan kebijakan ini, dengan terus melakukan pengawasan hingga pemantauan.

Bapanas nantinya akan memperketat pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan serta tindakan lain yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh pihak, baik pelaku usaha, petani, maupun konsumen, untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Arief.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya