Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Meski Banyak Cacat, Israel Masih Bisa Terima Proposal Gencatan Senjata Biden

SENIN, 03 JUNI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proposal gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dinilai tidak terlalu bagus, tetapi Israel kemungkinan akan menerimanya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ophir Falk dalam wawancara dengan Sunday Times pada Minggu (2/6).

Falk mengatakan masih terdapat kecacatan dalam proposal Biden. Tetapi Israel menyadari mereka membutuhkan regulasi untuk segera memulangkan sandera, sehingga masih bisa menerimanya.


"Kesepakatan yang kami sepakati ini bukan kesepakatan yang baik tetapi kami sangat ingin para sandera dibebaskan, semuanya," tegasnya.

Namun menurut penuturan Falk, rencana Israel untuk menghancurkan Hamas hingga ke akarnya masih belum berubah.

“Tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai semua tujuan kami tercapai," kata Falk menegaskan kembali posisi Netanyahu terhadap proposal Biden.

Pada Jumat (29/5), Biden mengumumkan proposal gencatan senjata baru yang dibuat untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan mendesak kedua pihak menyetujuinya.

Proposal itu terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan IDF dari daerah berpenduduk dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.

Menurutnya, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan Hamas. Karena bantuan kemanusian akan lebih banyak mengalir ke Gaza.

"Hamas mengatakan mereka menginginkan gencatan senjata. Kesepakatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh," ujarnya, seperti dikutip dari BBC pada Minggu (2/5).

Kemudian tahap kedua, kata Biden, akan ada pengembalian semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara laki-laki. Gencatan senjata selanjutnya akan menjadi permanen.

Tahap ketiga dari proposal tersebut adalah mengembalikan jenazah terakhir sandera Israel yang meninggal, serta rencana rekonstruksi besar-besaran dengan bantuan AS dan internasional untuk membangun kembali rumah, sekolah, dan rumah sakit.

Dalam sambutannya, Biden mengakui bahwa beberapa warga Israel, termasuk pejabat di pemerintahan Israel, kemungkinan besar akan menentang proposal tersebut.

“Saya telah mendesak para pemimpin di Israel untuk mendukung kesepakatan ini. Terlepas dari tekanan (politik) apapun yang datang," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya