Aksi penerbangan balon sampah Korea Utara di wilayah Korea Selatan telah dihentikan sejak Minggu (2/6).
Kabar itu diumumkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Kang Il dalam sebuah pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Resmi KCNA.
Kim mengatakan bahwa balon sampah akan diberhentikan sementara, tetapi akan kembali diterbangkan jika Korea Selatan kembali menerbangkan selebaran propaganda ke Pyongyang.
"Korea Selatan sudah cukup merasakan betapa tidak menyenangkannya hal tersebut dan seberapa besar upaya yang diperlukan untuk mengumpulkan sampah setelah Korea Utara mengirim 15 ton sampah tersebut menggunakan 3.500 balon," ungkapnya.
Korea Utara pertama mengirim ratusan balon berisi sampah dan kotoran pada Rabu (29/5). Balon-balon yang dinamakan mereka sebagai "hadiah ketulusan" itu diterbangkan ke Seoul sebagai balasan atas aktivitas propaganda selebaran Korea Selatan.
Dilaporkan bahwa aktivis di Korea Selatan secara rutin mengirimkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang, makanan, obat-obatan, uang, dan stik USB berisi video musik dan drama K-pop melintasi perbatasan.
Ratusan balon sampah kembali diterbangkan lagi dari Korea Utara ke Selatan pada pukul 08.00 malam waktu setempat hari Sabtu (1/6) hingga Minggu siang (2/5). Kendati demikian, pihak Korea Utara belum memberikan respon mengenai pengiriman tersebut.
Korea Selatan mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan yang tidak dapat ditoleransi terhadap Korea Utara karena mengirimkan balon sampah melintasi perbatasan, yang mungkin mencakup propaganda melalui pengeras suara yang ditujukan ke Korea Utara.
Pengeras suara sebelumnya kerap digunakan Korea Selatan sampai akhirnya dihentikan pada tahun 2018 setelah pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Korea Selatan yang demokratis dan Korea Utara yang komunis secara teknis masih berperang sejak Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.
Seoul adalah sekutu kuat AS yang militer canggihnya rutin mengadakan latihan dengan AS, sementara Pyongyang mengembangkan teknologi rudal dan nuklir yang menurut Seoul dan Washington melanggar resolusi PBB.
