Berita

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno/Net

Politik

Relokasi Industri Jabar ke Jateng, Sekjen PAN: Perlu Dikaji Penyebabnya

SENIN, 03 JUNI 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fenomena maraknya relokasi industri dari Jawa Barat ke Jawa Tengah mendapatkan sorotan. Salah satu perhatian pada fenomena itu diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Dikatakan Eddy Soeparno, relokasi yang terjadi bisa jadi tidak terlepas dari tingginya upah pekerja di wilayah Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah.

"Apa yang menjadi penyebab utama relokasi ini, apakah UMR Jawa Barat terlalu tinggi, ketersediaan infrastruktur dasar khususnya listrik dan jalan raya kurang memadai atau harga tanah lebih tinggi," kata Eddy kepada wartawan, Senin (3/6).


Dalam pandangan Eddy yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini, untuk mengetahui kegagalan Jabar bersaing dengan Jateng dalam menggaet investasi di sektor industri, maka perlu dikaji mendalam masalah kemudahan berinvestasi, baik dari aspek perizinan maupun dukungan Pemprov dan Pemda.

“Apalagi industri yang melakukan relokasi berada di sektor tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang berarti adalah industri padat karya atau menyerap tenaga kerja yang banyak," tuturnya.

Eddy pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jabar, baik Pemprov, Pemda, Kadinda, asosiasi dan lain-lain untuk duduk bersama urun rembug memetakan permasalahan.

Sebagai Pimpinan di Komisi VII DPR, Eddy juga menegaskan akan terus mengawal permasalahan ketersediaan listrik berbasis gas atau energi terbarukan.

Hal ini mengingat sektor industri, manufaktur dan sektor lainnya seperti data center membutuhkan penggunaan energi bersih dan terbarukan untuk operasinya.

"Saya juga akan memastikan agar PLN melaksanakan komitmennya menyediakan listrik dari energi terbarukan agar lebih banyak lagi industri berinvestasi di Jawa Barat dan kawasan Indonesia lainnya," tuturnya.

"Karena para pemilik industri tersebut wajib menggunakan energi terbarukan agar produk ekspornya dapat diterima di pasar luar negeri," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya