Stok utang Pakistan dilaporkan tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan pembayaran utang, sehingga memberikan tekanan pada anggaran.
Seperti dikutip dari media setempat Dawn, dengan pemerintah yang mengalami defisit fiskal yang tinggi dan tidak berkelanjutan, yaitu rata-rata 7,3 persen dari output perekonomian dalam lima tahun terakhir, tidak mengherankan jika utang negara telah melonjak hingga Rs 78,9 triliun, termasuk utang dalam negeri sebesar Rs 43,4 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rs 32,9 triliun.
Pakistan berada dalam perangkap utang karena harus meminjam lebih banyak untuk membayar kembali utang yang ada, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
Oleh karena itu, editorial
Dawn mengatakan, wajar jika pembayaran utang tahunan juga meningkat. Misalnya, pihak berwenang memperkirakan pembayaran utang akan melonjak hingga Rs 7,3 triliun atau hampir 58 persen dari pengeluaran yang dianggarkan untuk tahun fiskal yang sedang berjalan. Namun, menurut sebuah laporan, mereka kini telah merevisi perkiraan tersebut menjadi Rs 8,3 triliun.
Laporan Tinjauan Anggaran Tengah Tahun Kementerian Keuangan untuk tahun yang akan datang menegaskan kekhawatiran ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran utang negara meningkat lebih dari 64 persen menjadi Rs 4,2 triliun selama enam bulan pertama hingga bulan Desember.
Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang yang terakumulasi untuk membiayai defisit fiskal tetapi juga karena lonjakan biaya utang dalam negeri karena tingkat suku bunga yang mencapai rekor tertinggi sebesar 22 persen.
Laporan tersebut mengatakan pengeluaran untuk pembayaran utang selama periode enam bulan jauh melampaui pertumbuhan pendapatan pajak, sehingga menyebabkan “belanja untuk pembangunan nihil”.
Dalam laporan tersebut, Kementerian Keuangan menyalahkan kenaikan suku bunga dalam negeri sebagai penyebab meningkatnya kesulitan pembayaran utang. Karena pemerintah menutupi hampir 80 persen defisit fiskalnya melalui pinjaman bank komersial di tengah berkurangnya aliran dana asing.
Tingkat suku bunga menjadi perhatian utama karena pembayaran utang dalam negeri menyumbang hampir 90 persen dari total biaya pembayaran utang selama paruh pertama tahun fiskal. Biaya pinjaman terbukti menjadi guncangan besar bagi perekonomian secara keseluruhan, dan tidak hanya bagi pemerintah, karena investasi swasta baru terhenti dan pertumbuhan mengalami stagnasi.
Hal yang tidak dibahas dalam laporan ini adalah alasan di balik jebakan utang ini. Meskipun tingkat suku bunga yang lebih tinggi merupakan sebuah beban, tantangan utamanya adalah kegagalan pemerintah mengendalikan defisit fiskal yang memaksa pemerintah untuk mengakumulasi lebih banyak utang setiap hari. Memang benar bahwa penurunan suku bunga akan memberikan keringanan, namun tidak menyelesaikan masalah meningkatnya defisit dan akumulasi utang.
Tugas yang dihadapi pemerintah adalah meningkatkan rasio pajak terhadap PDB ke rata-rata global dengan mengenakan pajak pada sektor-sektor perekonomian yang belum dan belum dikenai pajak, serta menghilangkan pengeluaran yang boros untuk mengurangi defisit fiskal ke tingkat yang berkelanjutan guna meminimalkan kebutuhan pinjaman untuk membiayai pembangunan.
