Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah/RMOLJabar
Koalisi partai politik yang dinakhodai oleh Partai Nasdem Kota Cimahi telah sepakat untuk meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, agar mundur dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan Sekda Kota Cimahi.
Langkah ini dianggap perlu untuk meningkatkan elektabilitas Dikdik dalam persiapannya sebagai Bakal Calon Walikota (Bacawalkot) Cimahi pada Pilkada 2024.
Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah, menegaskan bahwa sebagai ASN, Dikdik harus segera melepaskan jabatannya.
"Tapi memang harus cari momen yang baiklah, kapan yang terbaik untuk dia (Dikdik) harus mundur," kata Enang saat ditemui
Kantor Berita RMOLJabar di Kantor DPW Partai NasDem, Kota Bandung, Sabtu (1/6).
Enang mengungkapkan, berdasarkan beberapa masukan dan saran, Dikdik harus sudah mundur pada Juni 2024 ini, baik di pertengahan maupun akhir bulan.
"Biar pergerakannya makin masif lagi. Kalau sekarang seolah sedang umpet-umpetan sehingga popularitas kurang optimal," terangnya.
Menurut Enang, jika Dikdik mundur dari ASN, popularitasnya di Kota Cimahi akan lebih tinggi.
"Karena aturannya juga sudah jelas, ASN yang maju di Pilkada diwajibkan mundur dari jabatannya," ujarnya. "Saat pendaftaran di tanggal 27 Agustus, sudah harus ada surat pernyataan mundur sambil diproses."
Enang juga menjelaskan bahwa alasan pihaknya menyarankan Dikdik mengundurkan diri jauh sebelum pendaftaran adalah agar seluruh partai koalisi, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PPP, bisa bermanuver lebih awal.
Terkait kesediaan Dikdik untuk mundur, Enang memastikan bahwa Dikdik sudah siap untuk melakukannya. Dan hal itu akan dilakukan pada bulan ini.
Enang berharap bahwa menjelang Pilkada 2024, Kota Cimahi tetap kondusif dan masyarakat dapat memilih pemimpin dengan hati nurani.
"Dan kelihatan memang Pak Dikdik cukup berkualitas dalam hal ini, untuk menjadi pimpinan di Cimahi," tandasnya.
Langkah mundurnya Dikdik dari ASN dan jabatannya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kampanye serta memberikan kesempatan bagi koalisi partai untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang dalam menghadapi Pilkada mendatang.
