Berita

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus/RMOL

Politik

Penanganan Korupsi di PGN Dinilai Unik

JUMAT, 31 MEI 2024 | 17:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan ke publik dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) secara jelas, termasuk identitas para tersangka.

Desakan itu disampaikan Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus, pada talk show bertajuk "Penyidikan Kasus PGN di KPK, Siapa Tersangka?" yang diselenggarakan Suara Netizen+62 Community, di Roti Bakar Keibar, Jalan Bulungan 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).

"Penyidikan kasus PGN ini agak unik kalau dicermati, KPK cenderung tidak menyebut kasusnya. Kejahatan korporasi tuduhannya, karena terafiliasi dengan bisnis-bisnis swasta," kata Iskandar.


Menurut dia, kasus di PGN hampir mirip dengan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan.

"Tapi, pengenaan tersangkanya lucu, Dirutnya Pertamina, si Karen, yang jadi tersangka. Di PGN, Dirutnya nggak kena, nah lucu. Kalau ada dua hal yang sama tetapi ditangani dengan cara berbeda dan produk outputnya berbeda, apakah itu adil?" Iskandar balik bertanya.

Padahal, kata dia, menurut informasi yang diperoleh IAW, penyidikan di PGN terkait audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Kenapa KPK tidak menggunakan nama audit dari BPK? ini pertanyaan paling prinsip. Kami meminta proses-proses itu tidak menyesatkan dan merugikan. Mereka (KPK) harus sebut dulu nama perkara sesungguhnya, supaya kita percaya ada tersangka yang sebenarnya," paparnya.

Hadir narasumber lain, praktisi hukum bernama Firman Candra. Sementara Sekretaris Perusahaan PT PGN, Rachmat Hutama, tidak hadir.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya