Berita

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus/RMOL

Politik

Penanganan Korupsi di PGN Dinilai Unik

JUMAT, 31 MEI 2024 | 17:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan ke publik dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) secara jelas, termasuk identitas para tersangka.

Desakan itu disampaikan Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus, pada talk show bertajuk "Penyidikan Kasus PGN di KPK, Siapa Tersangka?" yang diselenggarakan Suara Netizen+62 Community, di Roti Bakar Keibar, Jalan Bulungan 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).

"Penyidikan kasus PGN ini agak unik kalau dicermati, KPK cenderung tidak menyebut kasusnya. Kejahatan korporasi tuduhannya, karena terafiliasi dengan bisnis-bisnis swasta," kata Iskandar.


Menurut dia, kasus di PGN hampir mirip dengan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan.

"Tapi, pengenaan tersangkanya lucu, Dirutnya Pertamina, si Karen, yang jadi tersangka. Di PGN, Dirutnya nggak kena, nah lucu. Kalau ada dua hal yang sama tetapi ditangani dengan cara berbeda dan produk outputnya berbeda, apakah itu adil?" Iskandar balik bertanya.

Padahal, kata dia, menurut informasi yang diperoleh IAW, penyidikan di PGN terkait audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Kenapa KPK tidak menggunakan nama audit dari BPK? ini pertanyaan paling prinsip. Kami meminta proses-proses itu tidak menyesatkan dan merugikan. Mereka (KPK) harus sebut dulu nama perkara sesungguhnya, supaya kita percaya ada tersangka yang sebenarnya," paparnya.

Hadir narasumber lain, praktisi hukum bernama Firman Candra. Sementara Sekretaris Perusahaan PT PGN, Rachmat Hutama, tidak hadir.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya