Eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) kian menunjukkan titik kulminasinya. Hal itu dapat dilihat ketika negara-negara yang tengah berkonflik terus menyiapkan kekuatan militernya di kawasan ini.
Misalnya Angkatan Laut China, dari hari ke hari, punggawa maritim Negeri Tirai Bambu ini seakan tak pernah berhenti memamerkan kekuatannya. Diperkirakan, jumlah kapal Angkatan Laut China meningkat hingga 40 persen pada periode 2020-2040.
Ditambah dengan kekuatan 3 kapal induknya, China makin percaya diri mampu merealisasikan peta kunonya dari zaman Dinasti Han sebagai pemilik kuasa atas kawasan nan kaya (sumber daya alam) tersebut.
Tentunya, kekuatan China itu tidak sebanding dengan negara-negara yang terlibat sengketa langsung seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina serta Taiwan.
Namun di belakang negara-negara tersebut bertengger hegemoni Amerika Serikat (AS) yang turut memantau terus kawasan ini. Negeri Paman Sam itu dipastikan tak tinggal diam jika kedaulatan sekutunya direnggut China.
AS sendiri pun masih mengklaim dirinya sebagai penguasa Lautan Pasifik sejati sejak Perang Dunia II. Di sisi lain, negara yang dipimpin Joe Biden tersebut juga memiliki kepentingan di kawasan LCS sebagai jalur navigasi penting perdagangannya.
Tak menutup kemungkinan, AS juga mengincar kekayaan alam yang melimpah di kawasan ini guna mengamankan cadangan energinya.
Dengan begitu, perimbangan kekuatan terus dilakukan AS guna mengambil alih dominasi China di LCS. Boleh dibilang, kedua negara adidaya itu sudah melakukan peperangan asimetris (
asymmetric warfare) guna berebut pengaruh bagi negara-negara di sekitarnya.
Perang urat saraf antara China dan AS yang memperebutkan “periuk nasi” bernama Laut China Selatan ini tak dapat dipungkiri makin mendidih. Teknologi militer mutakhir dari kedua negara pun akan bertemu di daerah pertempuran (
battle field) yang bersinggungan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna.
Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Tentu suka tidak suka, Indonesia akan terdampak dan terseret dalam pusaran konflik tersebut. Yang pasti, kepentingan Indonesia hanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (keselamatan rakyat) dan wilayah (hak berdaulat Indonesia di ZEE).
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengungkapkan dalam mewujudkan kepentingan tersebut, pertahanan Indonesia harus mengadopsi teknologi peperangan terkini yang menekankan pada interoperabilitas lintas matra atau
Network Centric Warfare. Menurut Nuning akrab disapa, hal itu sangat penting sebagai sistem komando dan pengendalian yang fokus pada penggunaan teknologi informasi mutakhir berbasis komputer yang terintegrasi dalam satu sistem komputer atau digital.
“Tujuan utamanya adalah terjadinya pertukaran informasi penting secara cepat atau
real time, akurat, dan berkelanjutan mengenai kondisi terkini sehingga terwujud
speed command dalam merespons setiap ancaman keamanan, termasuk tercapainya keunggulan informasi,” kata Nuning kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (30/5).
Tentunya, baik China maupun AS di LCS sudah menerapkan Teori Corbett yang menyatakan bahwa tujuan dari perang laut adalah
command of the sea dalam bentuk pengendalian laut (
sea control).
Metode yang lazim digunakan dalam teori tersebut ialah dengan mengamankan penguasaan (
securing command), mempertikaikan penguasaan
(disputing command), menggunakan penguasaan (
exercising command), serta penyerangan, pertahanan, dan bantuan ekspedisi militer (
attack, defence, and support of military). Pengamanan armada niaga juga termasuk dalam metode tersebut.
Dengan begitu, informasi menjadi bagian penting dalam memenangkan perang pada teori ini, sehingga penerapan teknologi mutakhir seperti penggunaan
unmanned system atau sistem tanpa awak dalam mengorek informasi lawan, kental dilakukan.
Sistem Tanpa Awak Indonesia akan mudah kecolongan jika tidak menggunakan teknologi tanpa awak, baik di darat, laut maupun udara dalam menopang
Network Centric Warfare. Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai, penggunaan
unmanned system mutlak dilakukan untuk daerah-daerah rawan seperti di Laut Natuna.
“Ancaman di Laut Natuna semakin kompleks imbas adanya konflik di Laut China Selatan, kalau kita masih menggunakan konsep konvensional dengan kapal-kapal patroli tidak akan bisa menetralisir ancaman itu, makannya kita sudah harus memperbanyak
unmanned system, misalnya UAV (
Unmanned Aerial Vehicle) dan drone bawah laut,” ucap Siswanto beberapa waktu lalu.
Lanjut dia, keberadaan kapal patroli atau kapal selam bahkan pesawat tempur juga sangat diperlukan manakala menerima respons cepat dari perangkat
unmanned saat mendeteksi suatu ancaman.
Siswanto menegaskan, TNI khususnya matra laut harus memperbanyak
unmanned system di Laut Natuna guna meminimalisir ancaman baik militer maupun non militer.
Senada dengan Siswanto, praktisi pertahanan Taufik Dwicahyono menyatakan sudah seharusnya Indonesia memproduksi secara massal
unmanned system dalam kerangka kebijakan pertahanan kita atau
Minimum Essential Force (MEF).
Dalam disertasinya di Universitas Pertahanan (Unhan) pada 2022, Taufik mengulas suatu
unmanned system yang bisa memonitor laut secara
real time. Alat tersebut dinamainya
Ferrocement Autonomous Buoy System (Fecabs).
“Kita memerlukan suatu cara agar laut bisa kita monitor selama 24 jam,” jelas Taufik.
Fecabs dilengkapi dengan
Automatic Identification System (AIS), radar dan sonar yang dapat memonitor kondisi di permukaan dan bawah laut. Taufik berharap alat ini mampu meningkatkan keamanan maritim di daerah-daerah rawan, termasuk Laut Natuna.
Peran Indonesia sebagai stabilisator kawasan di LCS mutlak memerlukan teknologi mutakhir di bidang pertahanan khususnya
unmanned system. Dengan demikian, Indonesia semakin disegani dan mampu meredam konflik yang terjadi di LCS, sekaligus memiliki taring dalam menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945.
