Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei/Net
Setelah kematian Presiden Ebrahim Raisi, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tengah mencari sosok pengganti yang mampu melanjutkan pemerintahan garis keras.
Mengutip Reuters, Iran rencananya akan menggelar pemilihan umum pada 28 Juni mendatang, setelah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Mokhber selesai menjalankan tugas.
Pendaftaran calon presiden dibuka mulai Kamis (30/5). Calon kandidat akan diperiksa melalui Dewan Wali, sebuah badan pengawas garis keras yang mendiskualifikasi kandidat tanpa selalu mempublikasikan alasannya.
Dewan Wali akan mempublikasikan daftar kandidat yang memenuhi syarat pada 11 Juni.
Tiga sumber Iran mengatakan bahwa telah terjadi diskusi di antara para pemimpin tertinggi tentang tata cara pemilu.
"Hasil yang ada adalah (tujuan) utama harusnya mengamankan terpilihnya seorang presiden yang sangat setia kepada pemimpin tertinggi dan cita-citanya," ungkap sumber anonim tersebut.
Sumber lain mengatakan, untuk memastikan pemenangnya adalah loyalis Khamenei, kemungkinan besar pemilu mendatang akan didominasi oleh kelompok garis keras yang memiliki pandangan serupa.
Pandangan itu juga disampaikan oleh analis Teheran, Saeed Leylaz. Menurutnya, Khamenei akan mencari tokoh pengganti Raisi yang terpercaya yang dapat menjamin stabilitas, di tengah manuver mengenai suksesi jabatannya sendiri.
"Presiden berikutnya kemungkinan besar adalah seorang garis keras yang setia kepada Khamenei dengan latar belakang Garda Revolusi. Seseorang dengan latar belakang yang tidak bercacat dan tidak memiliki persaingan politik,” ungkapnya.
Dengan pengkondisian tersebut, partisipasi masyarakat yang mengikuti pemilu akan semakin rendah. Penurunan ini bisa dilihat dari capaian suara yang diterima Raisi pada pemilu 2021 hanya sekitar 49 persen.
Jumlah ini sangat jauh dari perolehan di tahun 2017 yakni 70 persen dan tahun 2013 76 persen.
Minimnya partisipasi ini semakin meluas setelah Dewan Wali menyingkirkan calon dari kelompok konservatif dan moderat.
Para kritikus mengatakan jumlah pemilih yang hadir juga mencerminkan ketidakpuasan atas kesulitan ekonomi dan pembatasan sosial dan politik yang memicu protes berbulan-bulan yang dipicu oleh kematian seorang wanita muda yang ditangkap oleh polisi moral pada tahun 2022.
Untuk itu, beberapa analis menilai, memasukkan kandidat-kandidat moderat dalam pemilu mungkin merupakan cara untuk menarik lebih banyak pemilih.
Mantan pejabat senior reformis Mohammad Ali Abtahi mengatakan kubu pro-reformasi akan mengikuti pemilu jika kandidatnya diizinkan untuk mencalonkan diri, meskipun ia menambahkan tidak jelas seberapa banyak ruang politik yang diizinkan bagi kaum reformis.
“Siklus rendahnya partisipasi pemilih, dapat diubah. Namun saya ragu mengenai potensi keterbukaan politik,” kata dia.
Beberapa kandidat yang mungkin bisa menggantikan Raisi yakni Parviz Fattah, mantan anggota Garda yang mengepalai dana investasi dan Saeed Jalili, mantan kepala perunding nuklir yang pada tahun 2001.
Presiden sementara Mohammad Mokhber dan mantan ketua parlemen serta penasihat Khamenei, Ali Larijani, juga disebutkan di media Iran sebagai kandidat yang mungkin. Tetapi Larijani pernah dilarang mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2021.
