Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Negara Maju Dihitung dari Besarnya Pasokan Energi

KAMIS, 30 MEI 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kedaulatan energi akan membawa suatu kemajuan bagi negara. Kemajuan tersebut bukan diukur dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid saat menyoroti fenomena di bangsa Indonesia saat ini.

“Yang membuat negara-negara maju/industri mencapai tingkat pendapatan tinggi saat ini, sementara kita masih terjebak middle income trap, terjangkit penyakit Belanda yang menggantungkan pendapatannya dari eksploitasi dan ekspor tambang dan sumber daya alam tanpa mampu mengolahnya agar lebih bernilai? Jawabannya bukan demokrasi, tapi energi,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (30/5).


Lanjut dia, tanpa pasokan energi yang memadai, suatu negara akan terus tergantung dengan negara lain.

Selain itu, dia juga mendorong penggunaan energi nuklir untuk bisa memasok listrik berdaya tinggi tanpa menguras sumber daya alam.

Tanpa pasokan energi yang cukup berharga murah dari PLTN, kita tidak mungkin mengejar kapasitas produksi industrial secara efisien hanya dengan mengandalkan batubara dan renewables mencapai konsumsi energi 5-10 kali lipat dari kita saat ini yang hanya sekitar 1 kL setara minyak atau 1 MW per kapita per tahun,” ungkapnya.

Dengan demikian,  negara maju membutuhkan energi yang melimpah. Namun, anehnya bangsa kita saat ini lebih hanyut dalam nuansa jebakan demokrasi yang membuat kemunduran.

“Barat maju juga bukan karena mereka lebih pintar dan demokratis, tapi mereka memiliki pasokan energi yang cukup untuk menjadi negara pengolah bahan-bahan mentah murah ekspor kita dan menjebak kita dengan utang ribawi,” tegas Daniel.

“Demokrasi hanya masuk akal dan berguna jika bangsa ini tidak tergoda bansos, serangan fajar, dan pinjol,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya