Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Negara Maju Dihitung dari Besarnya Pasokan Energi

KAMIS, 30 MEI 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kedaulatan energi akan membawa suatu kemajuan bagi negara. Kemajuan tersebut bukan diukur dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid saat menyoroti fenomena di bangsa Indonesia saat ini.

“Yang membuat negara-negara maju/industri mencapai tingkat pendapatan tinggi saat ini, sementara kita masih terjebak middle income trap, terjangkit penyakit Belanda yang menggantungkan pendapatannya dari eksploitasi dan ekspor tambang dan sumber daya alam tanpa mampu mengolahnya agar lebih bernilai? Jawabannya bukan demokrasi, tapi energi,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (30/5).


Lanjut dia, tanpa pasokan energi yang memadai, suatu negara akan terus tergantung dengan negara lain.

Selain itu, dia juga mendorong penggunaan energi nuklir untuk bisa memasok listrik berdaya tinggi tanpa menguras sumber daya alam.

Tanpa pasokan energi yang cukup berharga murah dari PLTN, kita tidak mungkin mengejar kapasitas produksi industrial secara efisien hanya dengan mengandalkan batubara dan renewables mencapai konsumsi energi 5-10 kali lipat dari kita saat ini yang hanya sekitar 1 kL setara minyak atau 1 MW per kapita per tahun,” ungkapnya.

Dengan demikian,  negara maju membutuhkan energi yang melimpah. Namun, anehnya bangsa kita saat ini lebih hanyut dalam nuansa jebakan demokrasi yang membuat kemunduran.

“Barat maju juga bukan karena mereka lebih pintar dan demokratis, tapi mereka memiliki pasokan energi yang cukup untuk menjadi negara pengolah bahan-bahan mentah murah ekspor kita dan menjebak kita dengan utang ribawi,” tegas Daniel.

“Demokrasi hanya masuk akal dan berguna jika bangsa ini tidak tergoda bansos, serangan fajar, dan pinjol,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya