Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf/Ist

Politik

Apresiasi Pembatalan UKT, DPR Siapkan Panja Biaya Pendidikan

SELASA, 28 MEI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Kemendikbud Ristek membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf.

"Tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek saat ini, membatalkan kenaikan UKT tahun ini," kata Dede Yusuf kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/5).

Meski begitu, legislator Partai Demokrat itu tetap menyorot dua hal utama yang menyebabkan naiknya UKT.


Pertama, Permendikbud 2/2024 yang harus dicabut, dan faktanya masih banyak kampus yang belum siap menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

"Kami dari Komisi X sudah menyiapkan Panja (panitia kerja) biaya pendidikan, untuk mencari data yang akurat mengenai mahalnya biaya pendidikan tinggi, seperti apa dan apa yang harus dilakukan negara di kemudian hari," jelasnya.

Seperti diketahui, kenaikan UKT untuk PTN resmi dibatalkan, usai Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

"Jadi kemarin kami sudah bertemu dengan para rektor, dan kami Kemendikbud Ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini," tukas Nadiem.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya