Berita

Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di Gayo Lues ini terlihat dirambah. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Politik

Aceh Butuh Pemimpin yang Peduli Lingkungan

SENIN, 27 MEI 2024 | 20:27 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kondisi lingkungan di Provinsi Aceh semakin mengkhawatirkan. Penyebabnya adalah kebakaran hutan, deforestasi atau penebangan liar hingga pertambangan ilegal yang semakin marak.

Karena itu, Aceh membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap lingkungan.

Demikian mencuat dalam diskusi bertajuk “Pemetaan Lingkungan dan Komitmen Partai Politik untuk Isu Lingkungan Hidup” yang digagas Koalisi NGO HAM Aceh di Banda Aceh, Senin, (27/5).


“Deforestasi dan karhutla merupakan dua isu lingkungan hidup yang saling berkaitan di Aceh,” kata Khairil seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat Aceh merupakan provinsi yang paling banyak terjadi karhutla selama periode Januari-Juni 2023, yaitu 53 kasus. Sedangkan total kejadian karhutla di Indonesia mencapai 206 kasus.

Di sisi lain, kata Khairil, Aceh juga memiliki masalah serius terkait deforestasi. Seperti eksploitasi hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pertambangan, serta illegal logging.

Atas dasar tersebut, Koalisi NGO HAM akan menjumpai calon kandidat gubernur Aceh untuk memberi masukan terhadap kondisi lingkungan Aceh. Sehingga menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, khususnya soal lingkungan hidup.

Sementara menurut Ditektur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin alias Om Sol, menyayangkan sikap pemangku kebijakan yang cenderung mengundang investor untuk menguras hasil alam Aceh.

“Aceh cukup banyak sumber daya alam yang potensial seperti komoditi unggulan kopi, pala dan atsiri. Begitu juga dengan laut,” sebut dia.

Sayangnya, kata Om Sol, pemerintah lebih tertarik untuk menjual isi perut bumi di Tanah Rencong. Akhirnya semakin mengancam lingkungan Aceh.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya