Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Perluas Implementasi Sistem Pengelolaan Energi di Sektor Industri

JUMAT, 24 MEI 2024 | 09:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Peningkatan efisiensi energi di Indonesia cukup baik dibandingkan negara-negara G20 lainnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata perkembangan intensitas energi di Indonesia sebesar 3 persen dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia terus meningkatkan aksi kebijakan energi efisiensi antara lain dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi yang menjadi panduan implementasi langkah-langkah efisiensi energi di sektor-sektor industri, bangunan gedung, dan transportasi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana saat berbicara di depan delegasi dari negara-negara International Energy Agency (IEA) Family di acara "High-Level Closed-Door Ministerial Discussion" di Kenya, dikutip Jumat (24/5).


Aksi lainnya, terang Dadan, Pemerintah memperluas implementasi sistem pengelolaan energi di sektor industri dengan mencakup 450 pelaku industri intensif-energi.

Pada sektor bangunan, Pemerintah memperkuat implementasi regulasi bangunan gedung dan penerapan bangunan hijau dan cerdas. Lebih dari 700 bangunan gedung akan menerapkan sistem pengelolaan energi pada tahun depan. Diperkirakan 66 ribu Tonne of Oil Equivalent (TOE) penghematan energi dari gedung-gedung pada 2030.

"Diestimasikan sekitar 5,28 juta TOE penghematan energi di sektor industri pada 2030," ungkap Dadan.

Dalam peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi, Pemerintah mendorong pemakaian kendaraan listrik serta pengaturan standar-standar ekonomi bahan bakar. Pada 2030, pemerintah menargetkan pemakaian 2 juta unit kendaraan listrik roda-empat dan 13 juta kendaraan listrik roda-dua.

Langkah-langkah pemerintah mewujudkan efisiensi energi diapresiasi IEA dan begitu juga sebaliknya Pemerintah juga mengapresiasi kerja sama dengan IEA yang sudah lama terjalin.

"Kami mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin selama ini utamanya dalam Joint Work Programme (JWP) 2022-2023 dan kami berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama yang lebih erat dalam lagi JWP 2024-2025," tutup Dadan.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Kesehatan Jokowi Terus Merosot Akibat Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 11 Februari 2026 | 04:02

Berarti Benar Rakyat Indonesia Mudah Ditipu

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:34

Prabowo-Sjafrie Sjamsoeddin Diterima Partai dan Kelompok Oposisi

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:06

Macet dan Banjir Tak Mungkin Dituntaskan Pramono-Rano Satu Tahun

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:00

Board of Peace Berpotensi Ancam Perlindungan HAM

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:36

Dubes Djauhari Oratmangun Resmikan Gerai ke-30.000 Luckin Coffee

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:19

Efisiensi Energi Jadi Fokus Transformasi Operasi Tambang di PPA

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:14

Jagokan Prabowo di 2029, Saiful Huda: Politisi cuma Sibuk Cari Muka

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:18

LMK Tegas Kawal RDF Plant Rorotan untuk Jakarta Bersih

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:06

Partai-partai Tak Selera Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya