Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos/Ist

Politik

Tak Ada Alasan Rasional PDIP Bergabung dengan Prabowo-Gibran

KAMIS, 23 MEI 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

PDIP bakal menentukan sebagai oposisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang akan dibuka di Ancol, Jakarta Utara, Jumat besok (24/5).

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, PDIP sedari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berseberangan secara politik dengan Prabowo-Gibran, karena mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dengan Koalisi tersendiri.

Dia memandang, idealnya PDIP tetap konsisten untuk menjaga jarak dengan kekuasaan Prabowo-Gibran, karena pemenang Pilpres 2024 merupakan representasi dari Presiden Joko Widodo yang telah dianggap sebagai pengkhianat partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu.

"Dalam logika organisasi partai apalagi partai sebesar PDIP yang masih jadi pemenang pemilu, tentu sangat kuat dan bisa beroposisi. Apalagi kita tahu PDIP ini sudah kenyang asam garam beroposisi," ujar Subiran saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Pengamat politik lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, PDIP punya alasan kuat menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Yaitu, dua kadernya tidak lagi senafas dengan arah politik yang berlangsung pada Pilpres 2024.

"Dimana, Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres, dan tidak loyal kepada partai yang sudah mengusung Ganjar-Mahfud. Padahal jelas-jelas Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP," katanya.

Maka dari itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini PDIP bakal tetap memilih menjadi oposisi, ketimbang bergabung dengan pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilpres 2024 yang disokong oleh rezim.

"Tidak ada alasan rasional politis yang akan membenarkan PDIP bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab pasangan ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Sementara bagi PDIP, Jokowi dan Gibran adalah kader yang sudah berkhianat," tambah penulis buku Negara Katanya itu.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

UPDATE

Jelang PON XXI 2024 Sejumlah Pengurus KONI Aceh Diganti

Minggu, 23 Juni 2024 | 03:13

PDIP dan Demokrat Jajaki Peluang Koalisi

Minggu, 23 Juni 2024 | 02:44

Pria di Manokwari Beli 3 Senpi untuk Dijadikan Mahar Pernikahan

Minggu, 23 Juni 2024 | 02:24

Penghargaan Kajati Jakarta

Minggu, 23 Juni 2024 | 02:03

Jadi Bacabup Purwakarta, dr Dian Karsoma Bandingkan Pilkada dengan Pil KB

Minggu, 23 Juni 2024 | 01:44

Antarkan Portugal ke Babak 16 Besar, Ronaldo Cetak Rekor Baru

Minggu, 23 Juni 2024 | 01:22

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

Kapolri Dorong Proses Hukum Pegi Setiawan Dilengkapi Scientific Crime Investigation

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:19

Bagi Haru Suandharu, Prancis Pantas Juara Piala Eropa 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 | 23:59

HUT ke-497 Jakarta, Pimpinan DPRD Berharap Pembangunan Infrastruktur Terus Berlanjut

Sabtu, 22 Juni 2024 | 23:18

Selengkapnya