Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos/Ist

Politik

Tak Ada Alasan Rasional PDIP Bergabung dengan Prabowo-Gibran

KAMIS, 23 MEI 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

PDIP bakal menentukan sebagai oposisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang akan dibuka di Ancol, Jakarta Utara, Jumat besok (24/5).

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, PDIP sedari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berseberangan secara politik dengan Prabowo-Gibran, karena mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dengan Koalisi tersendiri.

Dia memandang, idealnya PDIP tetap konsisten untuk menjaga jarak dengan kekuasaan Prabowo-Gibran, karena pemenang Pilpres 2024 merupakan representasi dari Presiden Joko Widodo yang telah dianggap sebagai pengkhianat partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu.

"Dalam logika organisasi partai apalagi partai sebesar PDIP yang masih jadi pemenang pemilu, tentu sangat kuat dan bisa beroposisi. Apalagi kita tahu PDIP ini sudah kenyang asam garam beroposisi," ujar Subiran saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Pengamat politik lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, PDIP punya alasan kuat menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Yaitu, dua kadernya tidak lagi senafas dengan arah politik yang berlangsung pada Pilpres 2024.

"Dimana, Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres, dan tidak loyal kepada partai yang sudah mengusung Ganjar-Mahfud. Padahal jelas-jelas Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP," katanya.

Maka dari itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini PDIP bakal tetap memilih menjadi oposisi, ketimbang bergabung dengan pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilpres 2024 yang disokong oleh rezim.

"Tidak ada alasan rasional politis yang akan membenarkan PDIP bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab pasangan ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Sementara bagi PDIP, Jokowi dan Gibran adalah kader yang sudah berkhianat," tambah penulis buku Negara Katanya itu.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya