Tak Ada Alasan Rasional PDIP Bergabung dengan Prabowo-Gibran

PDIP bakal menentukan sebagai oposisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang akan dibuka di Ancol, Jakarta Utara, Jumat besok (24/5).

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, PDIP sedari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berseberangan secara politik dengan Prabowo-Gibran, karena mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dengan Koalisi tersendiri.

Dia memandang, idealnya PDIP tetap konsisten untuk menjaga jarak dengan kekuasaan Prabowo-Gibran, karena pemenang Pilpres 2024 merupakan representasi dari Presiden Joko Widodo yang telah dianggap sebagai pengkhianat partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu.

"Dalam logika organisasi partai apalagi partai sebesar PDIP yang masih jadi pemenang pemilu, tentu sangat kuat dan bisa beroposisi. Apalagi kita tahu PDIP ini sudah kenyang asam garam beroposisi," ujar Subiran saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Pengamat politik lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, PDIP punya alasan kuat menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Yaitu, dua kadernya tidak lagi senafas dengan arah politik yang berlangsung pada Pilpres 2024.

"Dimana, Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres, dan tidak loyal kepada partai yang sudah mengusung Ganjar-Mahfud. Padahal jelas-jelas Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP," katanya.

Maka dari itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini PDIP bakal tetap memilih menjadi oposisi, ketimbang bergabung dengan pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilpres 2024 yang disokong oleh rezim.

"Tidak ada alasan rasional politis yang akan membenarkan PDIP bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab pasangan ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Sementara bagi PDIP, Jokowi dan Gibran adalah kader yang sudah berkhianat," tambah penulis buku Negara Katanya itu.