Berita

Prabowo Subianto saat diwawancarai/Ist

Politik

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

KAMIS, 23 MEI 2024 | 07:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan, demokrasi di Indonesia ini sekarang lebih kuat, karena perkembangan internet dan media sosial.

Menurutnya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang intinya kedaulatan rakyat, yang berkuasa rakyat, dan mereka berhak memilih para pemimpin-pemimpinnya.

“Karena rakyat banyak, maka dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen. Pada sistem presidensial punya hak memilih presiden, bupati, gubernur, dan itu yang baku, itu kehendak rakyat kita,” urai Prabowo, saat wawancara eksklusif bertajuk “Prabowo Subianto Bicara untuk Indonesia”, Rabu malam (22/5).


Saat ditanya apakah pada pemerintahannya nanti akan anti kritik atau tidak, Prabowo menegaskan, kritik justru sangat diperlukan, tapi harus tetap objektif.

“Harus dan boleh, kritik itu check and balances. Dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu harus membangun, objektif,” jawabnya.

Terkait kebebasan pers, menurutnya hal itu sangat penting, meski beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.

“Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya, jadi apakah media mainstream yang dimiliki beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan pemiliknya?” tukas Menteri Pertahanan RI ini.

Prabowo berharap, di tengah gencarnya perkembangan media sosial, publik bisa mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas, tidak dikuasai segelintir pemilik media saja.

“Sekarang ada fenomena baru yang disebut revolusi informasi, media-media baru dengan internet, dengan sosial media dan sebagainya, TikTok. Informasi itu bisa ke rakyat dengan cepat,” tuturnya.

“Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat. Sekarang ini tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” tutup Prabowo.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya