Ubedillah Badrun (tengah) di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5)/Ist
Aktivis 98 yang juga pentolan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Ubedillah Badrun, memberikan rapor merah terhadap jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini di hari peringatan 26 tahun era Reformasi.
Pasalnya, sejumlah faktor masih terjadi dari mulai demokrasi yang merosot, korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang merajalela hingga hak asasi manusia (HAM) yang memburuk.
Hal itu disampaikan Ubedillah dalam aksi instalasi peringatan 26 tahun Reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5).
"Kami kemudian merefleksikan situasi itu dalam konteks hari ini, karena pada saat itu kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar bahwa sekarang masuk ke-26 tahun (reformasi) kita bisa menikmati satu demokrasi yang berkualitas. Tetapi hari ini demokrasi kita memburuk, bahkan indeks demokrasi kita berada pada posisi yang oleh t
he economies disebut sebagai "
A Flawed Democracy" demokrasi yang cacat," kata Ubedillah.
Menurut Ubedillah yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia itu menyebut, demokrasi Indonesia saat ini pasca Reformasi semakin memburuk. Hal itu ditandai dengan indeks kebebasan sipil yang juga skornya cuman 5,59.
"Nah tidak hanya itu, kami juga dulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahan menjalankan
good governance dan
clean government," ungkapnya.
Ubedillah lantas menyinggung praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang semakin merajalela saat ini. Menurutnya, KKN harus diberantas agar pemerintahan menjadi bersih.
"Ini faktanya sangat empirik. Korupsi kolusi dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Datanya kita bisa lihat bersama sama bahwa indeks korupsi kita skornya hanya 34. Itu kalau rapor merahnya merah banget," katanya.
Selanjutnya, kata Ubedillah, yang menjadi persoalan yakni soal Hak Asasi Manusia atau HAM yang korbannya memakan hampir di seluruh Indonesia dan puncaknya terjadi di 1998.
"Kita ingin bangsa ini setelah 25 tahun dan sekarang tahun ke 26, menghadirkan suatu pemerintahan yang menghargai manusia. Menghargai rakyatnya. Faktanya hari ini indeks hak asasi manusia kita skornya hanya 3,2. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan sebetulnya," ujarnya.
Tak hanya itu, Ubedillah menyebut dari sisi ekonomi, Indonesia mengalami stagnansi. Ditambah juga angka pengangguran yang meningkat, kemudian pendidikan ditandai naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik juga menjadi masalah.
Oleh karena itu, dari semua masalah yang masih terjadi hingga saat ini, Ubedillah memberikan raport merah terhadap penyelesaian yang dilakukan pemerintah.
"Angka penurunan ekonomi kita stagnan hanya 5 persen. Angka kemiskinan bertambah bahkan gen Z ada 9,9 juta anak gen z pengangguran. Ini kan persoalan yang sangat serius. Di saat yang sama pengangguran yang makin bertambah dan biaya pendidikan juga sekarang makin melonjak. Uang kuliah tunggal hampir tidak bisa di kontrol oleh kekuasaan," ujarnya.
"Jadi setidaknya agenda-agenda penting itu dari soal demokrasi dari soal korupsi kolusi dan nepotisme dari soal hak asasi manusia sampai soal ekonomi semuanya rapornya kami menyatakan ini merah," demikian Ubedillah.
