Berita

Jumpa pers hasil pemantauan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5)/Net

Politik

Perludem Temukan Hasil Pileg Bermasalah Terbanyak di Papua

SENIN, 20 MEI 2024 | 15:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menemukan hasil pemilihan legislatif (Pileg) terbanyak yang disoal ke Mahkamah Konstitusi (MK) ada di daerah Papua.

Hal tersebut diungkap Peneliti Perludem Kahfi Aldan, dalam jumpa pers hasil pemantauan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

"Ini kami coba melihat PHPU yang diajukan berdasarkan provinsi, tapi tidak terbatas DPRD provinsi tapi juga kabupaten/kota," ujar Kahfi.


Dia memaparkan, dari 297 total perkara sengketa hasil Pileg 2024, secara komposisi didominasi oleh permohonan terkait pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Untuk perkara DPR/DPRD sekitar 285 perkara. Jadi 96 persen perkara perselisihan DPR/DPRD. (Sisanya sekitar) 4 persen atau ada 12 perkara untuk perselisihan hasil pemilihan DPD," urainya.

Dari segi persebaran wilayah, Kahfi mendapati satu provinsi baru di Papua menjadi daerah pemilihan yang paling banyak disoal di MK terhadap hasil pilegnya.

"Paling banyak ada di Papua Tengah, sekitar 24 perkara yang kemudian diajukan. Di DKI Jakarta sekitar 21 perkara," tambahnya menjelaskan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya