Berita

Ahli sedang mengamati berlian/Net

Bisnis

Banyak Keluhan dari Pengusaha, AS Pertimbangkan Embargo Berlian Rusia

SENIN, 20 MEI 2024 | 11:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang mengevaluasi kembali larangan berlian Rusia yang diperkenalkan oleh UE dan G7 tahun lalu, menyusul berbagai keluhan dari industri tersebut.

Embargo langsung terhadap berlian Rusia, yang merupakan bagian dari sanksi Barat terkait konflik Ukraina, mulai berlaku pada Januari 2023 dan diikuti dengan pembatasan bertahap terhadap impor tidak langsung mulai tanggal 1 Maret.

Akhir tahun ini, negara-negara Barat juga berencana memperkenalkan mekanisme pelacakan untuk memeriksa batu yang belum diolah, untuk mengetahui asal usulnya dan menghindari pelanggaran sanksi. Antwerp, pusat perdagangan berlian Belgia, diharapkan menjadi tempat pertama di mana batu akan diuji dan disertifikasi.


Dikutip dari Reuters, Senin (20/5), pihak berwenang di Washington meragukan perlunya mekanisme pelacakan. Sumber mengklaim bahwa diskusi G7 mengenai penegakan penelusuran terhenti setelah mendapat tentangan dari penambang berlian Afrika, pemoles India, dan perhiasan AS, yang secara terbuka mengkritik tindakan tersebut.

Tahun lalu, Asosiasi Produsen Berlian Afrika, yang mewakili 19 produsen yang menghasilkan sekitar 60 persen produksi global, memperingatkan bahwa mekanisme pelacakan akan menimbulkan gangguan rantai pasokan dan menambah beban dan biaya bagi negara-negara pertambangan.

Kimberley Process, sebuah badan pengatur global yang memantau konflik, juga menentang inisiatif tersebut.

Pada Februari tahun ini, Botswana, Angola, dan Namibia, mengirimkan surat bersama kepada G7, sekali lagi menyatakan bahwa mekanisme pelacakan akan merugikan kepentingan negara-negara Afrika.

India, yang bertanggung jawab memotong dan memoles sekitar 90 persen berlian kasar dunia, sejak awal menentang larangan tersebut.

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar bulan lalu memperingatkan bahwa seluruh industri berlian global akan merasakan dampak dari tindakan tersebut, dan mengatakan New Delhi akan mencoba untuk menunda larangan, melunakkannya, dan yang paling penting, tidak membiarkan hal ini terjadi sama sekali.

Rusia, produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan volume, sebagian besar mengalihkan perdagangan berliannya ke Tiongkok, India, UEA, Armenia, dan Belarus tahun lalu.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan pada Desember 2023 bahwa larangan tersebut akan mempunyai efek bumerang terhadap negara-negara Barat, memukul perekonomian mereka sendiri dengan merampas berlian Rusia, sementara industri berlian Rusia tidak akan terpengaruh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya