Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Didorong Masuk Parpol Berkarakter Terbuka

MINGGU, 19 MEI 2024 | 18:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah tidak lagi menjadi kader PDIP, Presiden Joko Widodo didorong Kembali masuk parpol pasca pensiun dari orang nomor satu di Indonesia.

Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ), Muhammad
Isnaini mengaku sepakat dengan pernyataan Projo Karanganyar, bahwa Presiden Jokowi harus tetap berpolitik selepas purna jabatan.

Menurut Isnaini, Presiden Jokowi harus masuk partai. Mengingat demokrasi di tataran kekuasaan, mekanisme secara UU melalui partai politik.

Menurut Isnaini, Presiden Jokowi harus masuk partai. Mengingat demokrasi di tataran kekuasaan, mekanisme secara UU melalui partai politik.

"Kita sangat sepakat, secara personal, beliau masih sangat dibutuhkan secara utuh untuk cita-cita luhur negeri ini ke depan," kata Isnaini dalam keterangannya, Minggu (19/5).

Dalam pandangan AAJ, rakyat juga masih membutuhkan kehadiran Jokowi meski tidak lagi menjabat presiden.

Bahkan Isnaini yakin, Presiden ke-7 itu akan lebih memiliki kesempatan lebih luas, turut menentukan arah masa depan bangsa dengan masuk partai.

Dalam konteks pilihan, Isnaini menyebut catatan
partai dengan karakter terbuka sebagai pilihan.

"Saya juga sepakat dengan pendapat salah seorang pengamat, Pak Jokowi pilih partai yang membawa sifat terbuka. Sehingga secara legacy, tidak ada istilah beban utang budi," kata Isnaini.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya