Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Didorong Masuk Parpol Berkarakter Terbuka

MINGGU, 19 MEI 2024 | 18:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah tidak lagi menjadi kader PDIP, Presiden Joko Widodo didorong Kembali masuk parpol pasca pensiun dari orang nomor satu di Indonesia.

Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ), Muhammad
Isnaini mengaku sepakat dengan pernyataan Projo Karanganyar, bahwa Presiden Jokowi harus tetap berpolitik selepas purna jabatan.

Menurut Isnaini, Presiden Jokowi harus masuk partai. Mengingat demokrasi di tataran kekuasaan, mekanisme secara UU melalui partai politik.

Menurut Isnaini, Presiden Jokowi harus masuk partai. Mengingat demokrasi di tataran kekuasaan, mekanisme secara UU melalui partai politik.

"Kita sangat sepakat, secara personal, beliau masih sangat dibutuhkan secara utuh untuk cita-cita luhur negeri ini ke depan," kata Isnaini dalam keterangannya, Minggu (19/5).

Dalam pandangan AAJ, rakyat juga masih membutuhkan kehadiran Jokowi meski tidak lagi menjabat presiden.

Bahkan Isnaini yakin, Presiden ke-7 itu akan lebih memiliki kesempatan lebih luas, turut menentukan arah masa depan bangsa dengan masuk partai.

Dalam konteks pilihan, Isnaini menyebut catatan
partai dengan karakter terbuka sebagai pilihan.

"Saya juga sepakat dengan pendapat salah seorang pengamat, Pak Jokowi pilih partai yang membawa sifat terbuka. Sehingga secara legacy, tidak ada istilah beban utang budi," kata Isnaini.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya