Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono/Ist

Politik

Gerindra: Jumlah Menteri Negara Tetangga Lebih Banyak

SABTU, 18 MEI 2024 | 11:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wacana menambah jumlah kementerian bisa saja dilakukan jika memang ada kebutuhan dan didasarkan pada efektivitas.

"Kursi menteri ini harus didasarkan pada kebutuhan. Indonesia ini kan negara besar, yang memiliki banyak tantangan kompleks dalam pengelolaannya," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya, Sabtu (18/5).


Politikus yang akrab disapa BHS ini menilai bukan suatu hal yang berlebihan jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri.

Politikus yang akrab disapa BHS ini menilai bukan suatu hal yang berlebihan jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri.

"Selama itu sesuai dengan aturan mekanisme. Artinya, diajukan ke DPR, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bisa tidaknya, ya tergantung dari persetujuan dari DPR dan MK itu. Tak perlu diperdebatkan sebenarnya," kata BHS.

Namun, lanjutnya, jika memang diperdebatkan, BHS mengajukan perbandingan dengan jumlah menteri di negara tetangga.

"Malaysia itu memiliki 27 menteri dan 25 wakil menteri atau menteri muda, dengan luasan wilayah yang lebih kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia," urai BHS.

Ia juga membandingkan dengan Myanmar, yang memiliki 25 menteri dan 19 wamen atau Singapura yang memiliki 21 menteri dan 26 wamen atau menteri muda.

"Jadi kalau kita dibandingkan, jumlah menteri mereka lebih banyak dibandingkan Indonesia saat ini. Padahal permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia itu lebih kompleks dibandingkan mereka," kata BHS.





Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya