Berita

Deputi Logpal BNPB Lilik Kurniawan (duduk kanan) menyapa warga pengungsi terdampak Gunung Ibu di Desa Tonguti Ternate, Halmahera Barat, Maluku Utara/Ist

Nusantara

ERUPSI GUNUNG IBU

Level Awas, Masih Ada Penduduk Desa di Zona Rawan

SABTU, 18 MEI 2024 | 09:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Level IV atau status "Awas" Gunung Ibu Halmahera Barat mengharuskan wilayah tersebut steril dari aktivitas masyarakat minimal radius 4 kilometer dengan perluasan sektoral 7 kilometer ke arah bukan kawah.

Pada radius sektoral 7 kilometer, tercatat masih ada permukiman penduduk di Desa Tuguis. Pemerintah daerah setempat pun telah melakukan sosialisasi dengan warga desa setempat.

“Tim pemda akan kembali melakukan sosialisasi persuasif kepada warga Desa Tuguis. Karena wilayah mereka berada di zona rawan. Nanti Pak Bupati akan turun langsung ke lapangan,” kata Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB (Deputi 5), Lilik Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).


Hari ini, BNPB akan mengirimkan Tim Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) untuk mendukung pengelolaan data, termasuk pendampingan posko media center sebagai diseminasi informasi kedaruratan bencana.

Jumat kemarin (17/5), Deputi 5 BNPB dan jajaran pemda Halmahera Barat telah mengunjungi dua lokasi pengungsian di Desa Tonguti Ternate dan Desa Dam Ici.

Di Desa Tonguti Ternate, ada 600 jiwa terdampak erupsi Gunung Ibu. Namun dipastikan, fasilitas dan kebutuhan dasar warga terdampak sudah cukup terpenuhi, termasuk dapur umum yang dioperasikan oleh Dinas Sosial bersama warga setempat.

“Di Desa Tonguti kita sudah lihat cukup baik. Di sana sudah ada dapur umum. Semua sudah mulai lengkap,” lanjut Lilik.

Sementara di Desa Dam Ici, kurang lebih ada 200 jiwa terdampak. Mereka sudah menempati beberapa tenda mulai dari BNPB, Dinas Sosial, TNI dan Polri.

Di lokasi tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dioperasikan oleh tim medis dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Halmahera Barat secara bergantian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya