Berita

Anggota DPD RI Dailami Firdaus/Ist

Nusantara

Dailami Protes Pengelola Minimarket Lepas Tangan soal Jukir

JUMAT, 17 MEI 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengelola minimarket dianggap tidak memiliki empati kepada juru parkir (jukir) di lokasi usahanya. Karena pengelola seolah lepas tangan dengan fenomena permasalahan sosial ini.

Padahal mereka mereka bisa direkrut sebagai tenaga keamanan dengan mendapatkan gaji resmi sekaligus juru parkir.

"Jukir ini kan biasanya akamsi (anak kampung sini). Kalau pengelola minimarket peduli ini menjadi nilai plus karena mereka ikut memberdayakan warga setempat di lokasi usahanya," kata Anggota DPD RI Dailami Firdaus, Jumat (17/5).


Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama DPRD bisa memanggil pengelola minimarket agar ada solusi jangka panjang.

"Sebetulnya jukir ini juga diperlukan sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen. Apalagi untuk konsumen yang membawa mobil sangat perlu jukir untuk memandu," kata senator DKI Jakarta ini.

Dailami juga mempertanyakan kontribusi pengelola atau pengusaha minimarket bagi masyarakat di lokasi gerai atau tempat usaha.

"Banyak pekerja mulai dari kasir dan lainnya itu bukan warga sekitar. Padahal mungkin banyak warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan," kata Dailami.

Merekrut warga terdekat dari tempat usaha, imbuh Dailami, akan memberikan banyak manfaat mulai dari meminimalisir kemacetan hingga hubungan yang baik dengan warga.

"Kalau tenaga kerjanya warga lokal di situ maka akan mengurangi mobilitas penggunaan kendaraan. Tapi, kalau yang direkrut domisilinya jauh-jauh apalagi dari luar DKI maka ini menjadi penyumbang kemacetan di Jakarta," kata Dailami.




Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya