Berita

Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Prabowo Butuh Nasdem dan PKB, Wajar Minta Jatah Menteri

JUMAT, 17 MEI 2024 | 08:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wajar saja bila Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya minta jatah menteri kepada Prabowo Subianto, bila benar diajak koalisi.

"Yang tidak wajar itu kalau PKB dan Nasdem tidak diajak koalisi tapi minta gabung dan minta jatah menteri," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/5).

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, sudah sepatutnya Nasdem dan PKB harus tawar menawar dengan Prabowo-Gibran, terutama jika diajak masuk dalam barisan koalisi.


"Jadi, kalau diajak ya wajar minta jatah menteri, itu bagian dari bargaining politik," katanya.

Diakui, Prabowo dan Gibran butuh kekuatan tambahan dari Nasdem dan PKB, untuk memperkuat komposisi di parlemen. Dengan begitu jalannya pemerintahan relatif mulus.

"Karena, apapun judulnya, PKB dan Nasdem dibutuhkan Prabowo-Gibran untuk memperkuat posisi di parlemen," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya