Sidang 8 Perkara PHPU Pileg di Sulut Ditunda, Terancam Tak Dilanjutkan

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Sulawesi Utara. Terdapat kemungkinan perkara-perkara tersebut tak dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam Sidang Panel 3 PHPU Pileg 2024 di Sulut, di Ruang Sidang Pleno Lantai 4 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

"Perlu saya sampaikan penundaan sidang untuk perkara 57, 58, 50, 81, 47, 42, 31, dan 15 PHPU untuk Provinsi Sulut 2024," ujar Arief Hidayat.

Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap delapan perkara tersebut telah rampung dan akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk ditentukan.

"Hasil pemeriksaan seluruh rangkaian ini akan kita laporkan ke rapat permusyawaratan hakim yang akan dihadiri oleh 9 orang hakim," urainya.

Dalam RPH 9 hakim konstitusi tersebut, Arief Hidayat memastikan hasil pembahasan akan mengeluarkan suara opsi keputusan.

"Bisa diputuskan dua alternatif. Yang pertama ada perkara-perkara yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan dalam pembuktian. Tetapi (kedua), ada juga perkara yang tidak perlu dilanjutkan karena sudah dianggap cukup sehingga diputus langsung oleh Mahkamah," katanya.

"Putusan ini akan dilaksanakan pada 20, 21, dan 22 (Mei) sekitar itu. Nanti pemberitahuan dari Mahkamah akan disampaikan melalui kepaniteraan," demikian Arief menambahkan.