Melonjaknya harga bawang putih yang kini tembus ke angka Rp43.430 per kilogram terjadi karena minimnya realisasi impor dari komoditas tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mengatakan bahwa manajemen pengelolaan bawang di dalam negeri kurang baik.
"Kalau kita terjadi kenaikan harga bawang putih, bukan karena harga tempat sumbernya naik, tetapi karena kita sendiri di dalam negeri, manajemen kita kurang bagus. Yang sudah diberikan izin impor belum melakukan realisasi sesuai target," kata Tito dalam rapat koordinasi inflasi, Senin (13/5).
Menurut Tito, harga bawang putih di China cenderung stabil di level 0,89 dolar AS (Rp14.352) per kg. Namun, importir tidak melakukan tugasnya dengan baik.
"Sudah punya izin impor tetapi tidak bisa merealisasikan, sama saja bohong," sambungnya.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Mendagri itu mengimbau kepada Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk mendorong pelaku usaha merealisasikan impornya.
"Kalau sudah masuk (bawang putih impor), segera distribusi. Kemudian kalau sudah realisasi, ditahan sampai langka, harga naik, baru dilepas untuk dapat keuntungan, nah ini pidana, pidana penimbunan barang," tegasnya.
Saat ini, para importir sendiri akan segera dipanggil oleh Kantor Staf Kepresidenan untuk mengatasi minimnya impor komoditas bawang putih.
"Sebagai salah satu tindak lanjut, minggu ini atas persetujuan Kemendag, kami akan memanggil importir bawang putih ke Kantor Staf Presiden, kita akan bicara bagaimana caranya realisasi impor cepat," kata Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dikutip Selasa (14/5).
Badan Pangan Nasional, kata Edy saat ini juga tengah menyusun sanksi administratif bagi importir yang tidak kunjung merealisasikan persetujuan impor (PI).
"Kita sudah menyampaikan konsen kita, tidak bisa telah memberikan PI, lalu pengusaha seenaknya sendiri kapan mengatur kapan masuknya bawang putih dan sebagainya," pungkasnya.
