Berita

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Minta Jatah Kursi Menteri, Nasdem dan PKB Tak Beretika!

SELASA, 14 MEI 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap tidak beretika jika meminta jatah kursi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Permintaan kursi menteri oleh parpol yang tidak berkeringat tentu sangat tidak beretika,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).

Menurut Jamiluddin, jika PKB dan Nasdem tetap meminta jatah kursi menteri dan bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran, maka mereka telah mengabaikan pendukungnya dalam Pemilu 2024.


"Parpol tersebut sudah mengabaikan pendukungnya yang sudah all out dalam mendukung capres yang diusung dengan slogan perubahan. Sementara Prabowo dinilai penerus program Jokowi,” kata Jamiluddin.

Sebelumnya, dua partai yang ada di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/4).

Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara VI Jakarta Selatan untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah.

Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies-Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya