Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta/Ist
Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sama sekali belum melakukan terobosan apapun buat rakyat Jakarta.
Demikian penilaian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran persnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).
Hampir dua tahun memimpin Jakarta, menurut Uchok, Heru ternyata hanya mampu melakukan renovasi ruang kerja dan rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.
"Parahnya, anggaran renovasi ruang kerja Gubernur, rehabilitasi dan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada 2023-2024 sudah menghabiskan duit Rp4,5 miliar," kata Uchok.
Rinciannya, renovasi ruang kerja Heru menelan dana Rp306.494.896. Sedangkan rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI menghamburkan duit pajak sekitar Rp3.087.813.479.
"Ditambah lagi Rp1.161.962.235 untuk pengawasan restorasi rumah dinas Gubernur DKI," kata Uchok.
Cerdiknya, lanjut Uchok, agar realisasi anggaran tersebut terkesan tidak terlalu gede di mata publik, maka "diakali" sumber alokasi berasal dari dua dinas atau lembaga Gubernur DKI Jakarta.
Seperti realisasi anggaran untuk renovasi ruang kerja berasal dari Biro umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan sumber anggaran untuk rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Melihat fakta tersebut, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas realisasi anggaran renovasi, rehabilitasi dan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Karena proses dan sampai kepada pemenang tendernya seperti aneh bin janggal," demikian Uchok.
