Berita

Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta/Ist

Politik

Prestasi Heru Budi cuma Mampu Rehab Rumah Dinas Gubernur

SELASA, 14 MEI 2024 | 13:10 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sama sekali belum melakukan terobosan apapun buat rakyat Jakarta.

Demikian penilaian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran persnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).

Hampir dua tahun memimpin Jakarta, menurut Uchok, Heru ternyata hanya mampu melakukan renovasi ruang kerja dan rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.


"Parahnya, anggaran renovasi ruang kerja Gubernur, rehabilitasi dan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada 2023-2024 sudah menghabiskan duit Rp4,5 miliar," kata Uchok.

Rinciannya, renovasi ruang kerja Heru menelan dana Rp306.494.896. Sedangkan rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI menghamburkan duit pajak sekitar Rp3.087.813.479.

"Ditambah lagi Rp1.161.962.235 untuk pengawasan restorasi rumah dinas Gubernur DKI," kata Uchok.

Cerdiknya, lanjut Uchok, agar realisasi anggaran tersebut terkesan tidak terlalu gede di mata publik, maka "diakali" sumber alokasi berasal dari dua dinas atau lembaga Gubernur DKI Jakarta.

Seperti realisasi anggaran untuk renovasi ruang kerja  berasal dari  Biro umum dan Administrasi Sekretariat Daerah  Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan sumber anggaran untuk rehabilitasi maupun  restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Melihat fakta tersebut, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas realisasi anggaran renovasi, rehabilitasi dan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Karena proses dan sampai kepada pemenang tendernya seperti aneh bin janggal," demikian Uchok.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya