Berita

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Belum Dengar Kabar Cak Imin Minta Jatah 2 Menteri

SELASA, 14 MEI 2024 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendengar kabar yang menyebutkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta jatah dua kursi menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/5).

“Saya enggak mendengar itu,” kata Saleh.


Lagipula, kata Saleh, mengenai komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden terpilih.

“Karena itu urusannya Pak Prabowo dong ah,” kata Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan bahwa pihaknya selaku parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 akan menghormati apapun keputusan Prabowo terkait kabinet.

“Kita sebagai anggota koalisi di situ loyal aja terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo,” pungkasnya.

Seorang petinggi partai politik KIM dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem sudah meminta kursi kabinet.

Kata dia, permintaan PKB disampaikan langsung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar kepada Prabowo. Bukan satu, tapi PKB meminta dua kursi kabinet.

"Cak Imin sudah minta dua ke Pak Prabowo, satu (minta) Kemendes," katanya, Senin (13/5).

Sementara Nasdem, lanjutnya, hanya meminta diberikan satu kursi menteri. Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi.

"Nasdem juga, minta Menkominfo," tuturnya.

Soal permintaan itu, dia memastikan tak membuat KIM gusar.

"Itu hanya jadi bahan tertawaan saja dan pada posisi ini KIM sepakat kabinet diserahkan kepada Prabowo," tandasnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya