Berita

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Belum Dengar Kabar Cak Imin Minta Jatah 2 Menteri

SELASA, 14 MEI 2024 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendengar kabar yang menyebutkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta jatah dua kursi menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/5).

“Saya enggak mendengar itu,” kata Saleh.


Lagipula, kata Saleh, mengenai komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden terpilih.

“Karena itu urusannya Pak Prabowo dong ah,” kata Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan bahwa pihaknya selaku parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 akan menghormati apapun keputusan Prabowo terkait kabinet.

“Kita sebagai anggota koalisi di situ loyal aja terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo,” pungkasnya.

Seorang petinggi partai politik KIM dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem sudah meminta kursi kabinet.

Kata dia, permintaan PKB disampaikan langsung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar kepada Prabowo. Bukan satu, tapi PKB meminta dua kursi kabinet.

"Cak Imin sudah minta dua ke Pak Prabowo, satu (minta) Kemendes," katanya, Senin (13/5).

Sementara Nasdem, lanjutnya, hanya meminta diberikan satu kursi menteri. Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi.

"Nasdem juga, minta Menkominfo," tuturnya.

Soal permintaan itu, dia memastikan tak membuat KIM gusar.

"Itu hanya jadi bahan tertawaan saja dan pada posisi ini KIM sepakat kabinet diserahkan kepada Prabowo," tandasnya.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya