Berita

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Belum Dengar Kabar Cak Imin Minta Jatah 2 Menteri

SELASA, 14 MEI 2024 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendengar kabar yang menyebutkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta jatah dua kursi menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/5).

“Saya enggak mendengar itu,” kata Saleh.


Lagipula, kata Saleh, mengenai komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden terpilih.

“Karena itu urusannya Pak Prabowo dong ah,” kata Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan bahwa pihaknya selaku parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 akan menghormati apapun keputusan Prabowo terkait kabinet.

“Kita sebagai anggota koalisi di situ loyal aja terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo,” pungkasnya.

Seorang petinggi partai politik KIM dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem sudah meminta kursi kabinet.

Kata dia, permintaan PKB disampaikan langsung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar kepada Prabowo. Bukan satu, tapi PKB meminta dua kursi kabinet.

"Cak Imin sudah minta dua ke Pak Prabowo, satu (minta) Kemendes," katanya, Senin (13/5).

Sementara Nasdem, lanjutnya, hanya meminta diberikan satu kursi menteri. Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi.

"Nasdem juga, minta Menkominfo," tuturnya.

Soal permintaan itu, dia memastikan tak membuat KIM gusar.

"Itu hanya jadi bahan tertawaan saja dan pada posisi ini KIM sepakat kabinet diserahkan kepada Prabowo," tandasnya.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya