Pemerintahan Mendatang Didorong Lebih Bervisi Maritim

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 memiliki visi poros maritim dunia. Pemerintahan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memimpin pemerintahan ke depan dituntut untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan visi kemaritiman Jokowi yang belum tuntas.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menyatakan agar cita-cita menjadi negara maritim perlu diemban oleh pemerintahan mendatang.

“Negara maritim adalah negara dengan pemerintah yang mampu secara efektif mengelola ruang lautnya sendiri demi kepentingan trade and commerce rakyatnya untuk memperoleh berbagai barang dan jasa bermutu dari seluruh dunia dengan harga layak,” kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (14/5).

Lanjut dia, pemerintah harus mampu membangun sumber daya manusia dan industri maritim yang mumpuni di Indonesia.

“Bangsa maritim (harus) menentukan harga produk-produk agro-maritim itu sekaligus mampu membawanya ke seluruh dunia dengan kapal berbendera, dirancang bangun, dan diawaki oleh ABK bangsanya sendiri,” imbuh dia.

Pasalnya, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian nasional yang mandiri guna menghadapi dinamika global.

“Ekspor dan impor oleh armada pelayaran nasional akan memperkokoh stabilitas eksternal ekonomi bangsa ini, sehingga tangguh menghadapi goncangan dan ketidakpastian global,” tegasnya.

“Aspek-aspek commerce dari perdagangan ini harus dibebaskan dari riba agar nilai tambah hasil produksi dan distribusi ini dinikmati semua pelakunya secara adil, tidak memperbudak manusia dan merusak ekosistem laut yang kaya sumber-sumber protein dan mineral. Desain pembangunan dan kabinet republik ini perlu dirancang ulang,” pungkasnya.