Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra/Istimewa
Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang memiliki tugas yang tak mudah dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia.
Maka dari itu, Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra menilai sebelum presiden baru dilantik harus ada evaluasi reformasi dan percepatan hukum
“Itu dengan menyandingkan rekomendasi tim percepatan hukum sebelumnya dan telaah capaian atas hasil catatan reformasi dan penegakan hukum era Jokowi,” ujar Azmi dalam keterangannya, Senin (13/5).
Hal itu sejalan dengan peristiwa dan potret penegakan hukum selama dan menjelang masa berakhir jabatan Presiden Jokowi termasuk rekomendasi yang telah diberikan oleh tim percepatan hukum pada September 2023 lalu.
“Saatnya kini perlu mengevaluasi dan telaah hal-hal yang perlu dilakukan guna percepatan hukum bagi pemerintahan mendatang dalam bidang hukum sekaligus diharapkan dapat jadi acuan pemerintahan baru,” jelasnya.
Lanjut dia, tim percepatan reformasi yang ada sebelumnya pada September tahun lalu memberikan 150 rekomendasi guna mewujudkan agenda pembangunan hukum termasuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik
“Kini saatnya perlu dibentuk tim untuk mengkaji, menyandingkan lebih konkrit dan detail rekomendasi mana yang harus menjadi prioritas termasuk bila ada penguatan atas keadaan maupun hal-hal baru termasuk lembaga pemerintahan baru guna memberikan dasar aktualisasi hukum menghadapi berbagai perkembangan dan kebutuhan baru termasuk pembaharuan hukum,” bebernya.
“Ingat Indonesia adalah negara hukum, ini jadi fondasi utama untuk semua pihak dan bidang. Jadi mau tidak mau bidang hukum harus jadi prioritas guna menata segera sistem tata kelola negara
checks and balances antara cabang kekuasaan negara terutama terkawalnya konstitusi dalam demokrasi termasuk masalah peradilan,” tambah dia.
Masih kata Azmi, kondisi riil kualitas penegakan hukum yang belum optimal dan dokumen perencanaan pembangunan hukum nasional yang tidak strategis akan menghambat sekaligus menjadikan karut marut penegakan hukum.
“Hal ini bisa jadi karena sebelumnya bidang hukum cenderung diabaikan dan rasa keadilan itu disingkirkan termasuk minimnya kesadaran hukum masyarakat,” ungkap dia
“Karenanya (kami) mendorong pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk Mahupiki saat ini segera membuat tim telaah reformasi percepatan hukum dan menyusun rekomendasi hukum untuk diberikan pada pemerintahan baru,” pungkasnya.
