Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan sambutan pada Malam Anugerah Panwaslu Luar Negeri Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Minggu (12/5)/Istimewa

Bawaslu

Bawaslu Bakal Bukukan Hasil Pengawasan Pemilu Luar Negeri 2024

SENIN, 13 MEI 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 di luar negeri, rencananya bakal ditulis menjadi sebuah buku oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, kinerja jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) telah maksimal, sehingga patut diberikan perhormatan.

"Selamat dan terima kasih atas dedikasi bapak ibu sebagai penyelenggara pemilu di luar negeri. Bapak ibu punya peran penting dalam sejarah pengawasan pemilu Republik Indonesia ini," ujar Bagja dikutip di laman bawaslu.go.id, Senin (13/5).


Dia menjelaskan, Panwaslu LN pada Pemilu Serentak 2024 ini membuat sejarah baru bagi pengawasan pemilu di luar negeri. Sebab, terdapat perkara yang menjadi perhatian publik berhasil ditangani.

Bagja menyebutkan, kasus yang berhasil ditangani Panwaslu LN adalah pelanggaran administrasi di Taipei terkait surat suara pemilihan metode pos dikirim di luar jadwal.

Kemudian kasus kedua, ditambahkan Bagja, adalah pelanggaran pidana pemilu di Malaysia terkait pemalsuan data pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, yang berhasil diproses dan diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Periode Panwaslu LN di pemilu 2024 menciptakan dua sejarah baru. Itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya,“ tutur alumnus Utrecht University itu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Puadi menambahkan, pengalaman Panwaslu LN selama Pemilu Serentak 2024 merupakan hal penting yang perlu dicatat secara detail serta rinci tanpa perlu banyak teori.

Dia juga berharap proses penyelenggaraan pemilu tahun ini menjadi bahan evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi satu catatan evaluasi agar ke depannya lebih baik lagi.

"Ada baiknya pengalaman teman-teman melakukan pengawasan ditulis dan dibukukan. Jadikan dalam satu catatan evaluasi agar ke depan pengawasan pemilu lebih baik lagi," tutup Puadi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya