Berita

Basuki Tjahaja Purnama/Net

Bisnis

Ahok: Penghasilan Ideal Hidup di Jakarta Setidaknya di Atas Rp5 Juta

SENIN, 13 MEI 2024 | 16:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penghasilan minimal masyarakat yang hidup di DKI Jakarta harus berkisar setidaknya di atas Rp5 juta per bulan.

Hal tersebut dikatakan Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dalam tayangan Youtube Pribadinya yang dikutip, Senin (13/5).

"Ideal tinggal di Jakarta itu seharusnya Rp5 juta sampai Rp10 juta, Rp15 juta lebih bagus," kata Ahok.


Dalam video tersebut, Ahok mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih banyak yang tidak memiliki daya beli di Jakarta karena penghasilannya yang masih di bawah Rp5 juta.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membuat program yang dapat mewujudkan penghasilan minimal untuk warga Jakarta, bahkan yang tidak bekerja sekalipun, salah satunya dengan melatih kemampuan yang paling banyak dibutuhkan di masa mendatang.

"Pemerintahlah yang harus mengadministrasi keadilan sosial. Bagian mana yang membuat keluarga di Jakarta tidak mempunyai Rp5 juta. Kalau dia tidak punya kerjaan pun kita harus melatih mereka minimal dengan pasukan warna-warni," jelasnya.

Adapun pekerjaan itu, kata Ahok seperti skill spesialis untuk dilatih ke warga Jakarta, misalnya ahli listrik, pasang genteng hingga cat bangunan.

"Ada pasukan yang memperbaiki rumah misalnya, kita latih certificate ngecat, pasang keramik, atap baja, pasang bata. Nah ini akan membuka kesempatan. Begitu kota jadi besar, kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk maintenance rumah. Orang yang mengerti tentang listrik, ngerti tentang pipa, mesin dan tentang semua akan dibutuhkan semua orang," tuturnya.

Sementara itu, Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri pada Desember 2023, nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di DKI Jakarta telah tembus Rp14,88 juta pada 2022 lalu. Biaya hidup itu menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya