Harus Rasional soal Kementerian, Jangan Ikuti Kemauan Parpol

Ide menambah kementerian baru di pemerintahan mendatang, dari 34 menjadi 40, terus mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, penambahan kementerian justru memudarkan semangat reformasi birokrasi.

"Salah satu target reformasi birokrasi adalah efisiensi struktur dan fungsi kementerian. Kalau ada penambahan, artinya gagal total, tidak efisien," kata Andi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Jumat (10/5).

Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif pada anggaran negara. Terlebih Prabowo punya program makan siang gratis, yang butuh dana ratusan triliun rupiah.

Negara juga tengah membangun Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang juga butuh anggaran besar.

"Presiden terpilih harus berpikir rasional, jangan ikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tegas analis politik Universitas Nasional itu.