Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah/RMOL
Ucapan terima kasih disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto karena telah menyebut Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pernyataan Prabowo tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika dia mengatakan seolah-olah Bung Karno milik satu partai tertentu.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” kata Basarah dalam keterangan resminya, Jumat (10/5).
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini dalam mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang. Karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Presiden pertama Republik Indonesia,” tegasnya.
Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu menyebut, dalam misi perjuangan politiknya, PDIP tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja.
Karena, hal itu bertentangan dengan eksistensi dan jatidiri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.
Di mana Bung Karno mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Juga berbagai
legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.
“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri Bangsa lainnya,” ujar Basarah.
“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai 'pengganggu' dalam sistem demokrasi yang diwariskan para Pendiri Bangsa,” demikian Basarah.
