Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/RMOL

Politik

Menkeu Era Prabowo Jangan cuma Punya Rekam Jejak Internasional

JUMAT, 10 MEI 2024 | 06:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekam jejak di panggung internasional bukan menjadi satu-satunya kriteria sosok Menteri Keuangan (Menkeu) ideal yang layak menjabat di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).
 
Bhima memandang, Menkeu yang cocok mengemban amanah di pemerintahan periode 2024-2029 melingkupi sejumlah aspek.


Namun, dia tetap memasukkan kriteria rekam jejak kelas dunia untuk Menkeu yang akan mengelola fiskal negara bersama Prabowo-Gibran.

"Syarat menteri keuangan ideal pertama adalah punya track record di tingkat internasional, setidaknya pernah aktif menjabat di organisasi internasional bidang fiskal atau keuangan," ujar Bhima.

Menurutnya, rekam jejak internasional dan kecakapan mengelola keuangan tidak cukup untuk kebutuhan Menkeu di masa lima tahun mendatang.

Karena baginya, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu persoalan citra positif lembaga.

"Sehingga kriteria kedua adalah harus ?memiliki integritas yang tinggi untuk jaga marwah institusi," kata Bhima.

Selain itu, ada dua kriteria lainnya yang akan dipilih Prabowo. Namun, kriteria yang disebutkan Bhima terbilang umum.

"Yaitu ?bisa berasal dari profesional atau akademisi, serta ?mampu berkomunikasi secara baik terutama kepada pelaku pasar, publik dan antar kementerian," demikian Bhima.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya