Anggota DPRD Dukung Ketegasan Pj Gubernur Jabar dalam PPDB

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat tak pernah lepas dari masalah. Seperti pada PPDB 2023 yang masih terjadi pemalsuan alamat tinggal dan jual beli kursi.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mendukung keinginan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, agar pelaksanaan PPDB berlangsung transparan, tanpa ada titipan, adil, dan tegas.

Abdul Hadi menegaskan semua pihak harus mematuhi arahan Pj Gubernur.

“Alhamdulillah ada semangat besar Pak Pj Gubernur (Bey Machmudin), karena beliau tidak punya latar belakang masalah dan ingin meninggalkan memori yang baik maka beliau dengan sangat berani melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (9/5).

Dia juga mengapresiasi penandatanganan Pakta Integritas saat kickoff PPDB 2024 sebagai upaya untuk mencegah praktik curang. Menurutnya, penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen agar tidak ada praktik pungli dan "titip siswa".

"Penandatanganan Pakta Integritas merupakan terobosan besar yang diharapkan dapat memastikan kelancaran PPDB tahun ini," tegasnya.