Prabowo-Gibran Harus Jamin Kebebasan Masyarakat Mengontrol Kekuasaan

Pemerintahan mendatang yang akan dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan minim kubu oposisi.

Menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, tanpa oposisi yang kuat, sebuah negara demokrasi bisa terperosok ke dalam bahaya menuju tirani atau dominasi penguasa yang otoriter.

"Tetapi persoalannya bukan ada atau tidak oposisi, namun bagaimana negara menjamin hak sipil politik bagi kebebasan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol politik atas kekuasaan pemerintahan sehingga ada check and balances," kata Ade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

Idealnya, Partai politik yang gagal mengantarkan jagoannya menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya mengambil sikap oposisi atau di luar pemerintahan.

Namun saat ini parpol di luar Koalisi Prabowo-Gibran banyak yang berkeinginan merapat ke kubu pemerintahan. Di antaranya Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sehingga Koalisi Indonesia Maju kini semakin gemuk dan menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan yang berpotensi menjadi oposisi.