Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif/RMOL
Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif (MS) dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
Muhaimin Syarif diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus suap pengembangan perkara Gubernur nonaktif Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, untuk memperlancar proses penyidikan, pihaknya mengajukan cegah kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Muhaimin Syarif sebagai tersangka pemberi suap.
"Ini masih cegah pertama dalam waktu 6 bulan ke depan agar tetap berada di wilayah Indonesia, dan dapat diperpanjang sebagaimana kebutuhan tim penyidik," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
KPK mengingatkan Muhaimin Syarif agar tetap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik,
Selain Muhaimin Syarif, KPK juga telah menetapkan seorang tersangka baru lainnya selaku pemberi suap, yakni Imran Jakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut.
Muhaimin Syarif sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi sebanyak dua kali, yakni pada Selasa (20/2) dan Jumat (5/1).
Selain itu, rumah Syarif yang berada di wilayah Pagedangan, Tangerang pun sudah digeledah tim penyidik pada Kamis (4/1).
Dari sana, KPK mengamankan berbagai dokumen, termasuk alat elektronik yang diduga dapat menjelaskan perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK kembali menetapkan Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka, kini kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Adapun bukti awal dugaan TPPU tersebut, yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar.
Sementara itu pada hari ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi Abdul Ghani Kasuba Pengadilan Tipikor Ternate.
Tim Jaksa akan mendakwa Abdul Ghani Kasuba dengan penerimaan suap senilai Rp5 miliar dan 60 ribu dolar AS, disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan 30 ribu dolar AS.
Sebelumnya, sebanyak 4 orang pihak pemberi suap telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (6/3).
Keempatnya adalah, Stevi Thomas (ST) selaku swasta, Kristian Wuisan (KW) selaku swasta, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, dan Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut.
