Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Ekonom Ungkap Kriteria Ini Cocok Jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran

RABU, 08 MEI 2024 | 21:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memilih menteri keuangan yang berpengalaman dan kompeten dalam bidang ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Senior Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, saat ditanya mengenai kriteria yang tepat untuk menduduki posisi bendahara negara, jelang lengsernya Sri Mulyani.

"(Sosok menteri keuangan) diharapkan memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam bidang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter, sektor riil serta memahami bagaimana ekonomi bekerja," kata Ahmad, kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu (8/5).


Menurutnya, Menteri Keuangan yang baru juga harus mampu menciptakan terobosan baru dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara, terutama dalam menghadapi tantangan global.

"Memiliki terobosan dan gagasan di saat negara dalam kondisi kritis, resesi maupun pelemahan ekonomi yang sangat fundamental," sambungnya.

Selain itu, Ahmad menegaskan bahwa calon menteri itu harus mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan mengendalikan belanja negara agar tetap berada dalam batas defisit fiskal yang wajar.

Adapun dalam memperkuat perekonomian domestik, menteri keuangan yang baru diharap dapat meyakinkan pasar dan investor terkait kinerjanya yang dapat menumbuhkan ekonomi RI selama ia menjabat.

"Menkeu juga diharap mampu meyakinkan market bahwa kapabilitasnya dapat membawa stabilitas ekonomi jangka pendek, menengah dan panjang," pungkasnya.

Kriteria tersebut, kata Ahmad menjadi kriteria yang ideal untuk mengisi posisi Menkeu di kabinet selanjutnya di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh 5,11 persen pada kuartal I 2024.

Angka itu menjadi yang tertinggi dalam lima tahun, dan diyakini akan semakin meningkat pada akhir kuartal terakhir.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya