Berita

Anies Baswedan

Publika

Anies dan Pilgub Jakarta Jilid 2

OLEH: TONY ROSYID
SENIN, 06 MEI 2024 | 06:09 WIB

PASCA keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, kemana langkah Anies Baswedan selanjutnya? Inilah pertanyaan seorang host radio ke saya dalam sebuah wawancara. Pertanyaan ini juga datang dari sejumlah tokoh yang masuk lintasan WA di handphone saya. Beberapa teman juga telepon soal ini.

Jawabannya: "Anies Baswedan nyagub lagi di Jakarta".

Anies Baswedan nyagub lagi? Iya. Wajib! Mesti! Harus! Mau tidak mau! Kenapa? Pertama, untuk melanjutkan agenda perubahan. Jakarta banyak berubah di tangan Anies. Masih harus terus berubah. Berubah menjadi kota yang ramah lingkungan, ramah sosial dan ramah politik. Selain tentu saja harus juga menjadi kota yang semakin maju, modern dan mendunia. Anies telah membuktikannya selama lima tahun memimpin Jakarta (2017-2022).


Jakarta butuh Anies untuk melanjutkan agenda perubahan itu. Agenda perubahan hanya bisa direalisasikan secara efektif jika Anies punya posisi penting di struktur negara ini. Menjadi Gubernur Jakarta adalah posisi paling tepat.

Konstitusi memberi ruang bagi Anies Baswedan untuk maju kedua kali di Pilgub Jakarta. Soal ini, tidak perlu ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Semua perangkat aturan memberikan kesempatan buat Anies maju di Pilgub Jakarta November 2024 nanti.

Kedua, maju di Pilgub Jakarta adalah kebutuhan realistis bagi Anies untuk tetap menjaga panggung politik jangka panjang. Bagaimana mau melanjutkan agenda perubahan untuk jangka panjang kalau tidak ada panggung politik?

Apa ada partai yang mengusung? Pertanyaan bagus. Anies Baswedan itu incumbent. Tokoh yang sangat populer dan diakui prestasinya. Karena itu, peluangnya untuk menang akan sangat besar.

Bagaimana mungkin parpol tidak tertarik? Minimal tiga parpol yang kemarin mengusung Anies Baswedan di pilpres sangat tertarik. Ada tiga parpol: PKS, Nasdem dan PKB. Di Pemilu Februari 2024 kemarin, tiga parpol ini dapat coattail effect dari Anies.

Tapi bukan soal coattail effect-nya, tapi lebih pada peluang Anies Baswedan untuk menang. Peluangnya sangat besar. Kalau ada cagub potensial menang, kenapa harus cari cagub lain yang belum jelasnya peluangnya? Ini logika yang ada di setiap partai.

Siap berkompetisi ya cari yang besar peluangnya menang. Ini prinsip parpol. Potensi kemenangan mengusung incumbent, apalagi untuk nama sebesar Anies Baswedan, lebih meyakinkan.

Masak habis nyapres terus nyagub? Tentu saja pertanyaan nyinyir macam ini akan selalu muncul. Ini bukan soal nyagub atau nyapres. Ini soal bagaimana agenda perubahan untuk Indonesia masa depan tetap punya harapan.

Urusan pilpres sudah selesai. Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh KPU jadi pemenangnya. Meski PDIP meminta sabar, jangan ada dulu agenda pelantikan capres-cawapres. Proses sidang gugatan di PTUN  sedang berjalan. Setelah selesai proses gugatannya di MK dengan sebuah keputusan,  Paslon 01 menyatakan "legawa" menerima putusan MK itu. Tentu dengan sejumlah catatan.

"Change agenda must go on". Fokus dan tatap masa depan, dan berpikir untuk agenda perubahan. Jakarta menjadi tempat untuk memulainya lagi. Lima tahun sudah dijalani, tinggal menyempurnakan jadi 10 tahun.

Apakah Anies Baswedan bersedia nyagub lagi di Jakarta? Tidak ada alasan bagi Anies untuk menolak jika para pendukungnya mendesak. Tidak ada ruang untuk menghindar jika parpol-parpol pengusungnya meminta. Nasdem, PKS dan PKB telah satu tekad meminta Anies Baswedan maju lagi di Pilgub Jakarta. Begitu juga para relawan, mereka mendesak Anies jadi Gubernur Jakarta lagi. Meneruskan agenda perubahan yang belum tuntas. Tak boleh ada kata menolak. Harus terima.


Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya