Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB Fraksi Gerindra, Amung Ma'mur/RMOLJabar
Sistem zonasi dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) didorong untuk dihapus. Sebab, selain banyak terjadi salah kaprah, sistem ini juga terkendala minimnya infrastruktur sekolah di daerah-daerah.
"Permasalahan utamanya (dalam PPDB), zonasi paling utama," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB Fraksi Gerindra, Amung Ma'mur, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/5).
Berkenaan problematika tersebut, DPRD KBB sempat menemui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Pendidikan Dasar untuk menyampaikan hasil reses dan aspirasi masyarakat.
"Karena banyak masyarakat itu yang menanyakan terkait zonasi," tambahnya.
Diakui Amung, tujuan dari sistem zonasi sebenarnya bagus supaya tidak ada sekolah favorit. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak semudah yang direncanakan karena masih banyak daerah yang belum mencukupi sekolah negerinya.
"Sekolahnya sedikit tapi muridnya banyak," ucapnya.
Setelah Komisi IV DPRD KBB melakukan rapat dengan dinas terkait, dia mendapati banyak masyarakat yang salah dalam cara mendaftar. Murid berprestasi daftar ke jalur zonasi dan orang zonasi daftar ke jalur prestasi.
"Karena ada empat jalur menurut keterangan dinas," terangnya.
Adapun 4 jalur tersebut adalah jalur prestasi yang tidak mengenal zonasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, serta jalur perpindahan orang tua.
Ditegaskan Amung, jika ada wacana dari DPRD Jabar untuk menghapus jalur zonasi, pihaknya sangat setuju sistem tersebut dihapuskan.
"Sangat-sangat setuju kalau secara pribadi. Kalau kelembagaan saya belum diskusi. Tapi kalau secara pribadi sangat setuju karena aspirasi dari konstituen," ujarnya.
Terkait masa depan pendidikan, dia menuturkan, saat ini Dinas Pendidikan sudah sangat terbuka, semua orang bisa mengakses.
"Tujuan utamanya yang penting bagaimana tuan rumah bisa sekolah yang diinginkan masing-masing dan tidak membebani orang tua," demikian Amung.
