Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan/Ist

Politik

Menko Airlangga: 70 Persen Aturan Domestik Sudah Sesuai CPTPP

RABU, 01 MEI 2024 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia menaruh keinginan untuk bisa bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.


Perjanjian ini merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Kesebelas anggota tersebut memiliki ekonomi yang mewakili 13,4 persen dari produk domestik bruto global atau sekitar 13,5 triliun Dolar AS.

CPTPP sebagai salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan PDB. Menko Airlangga menyatakan partisipasi Indonesia aktif dalam berbagai fora dan perjanjian internasional seperti, G20, ASEAN, RCEP, APEC, IORA, IPEF akan semakin membuka peluang kerjasama saling menguntungkan dan mendorong investasi.

“Dari hasil tinjauan awal terhadap aturan 30 Bab CPTPP, sekitar 70 persen aturan domestik sudah selaras,” ungkap Airlangga.

Inggris pada akhir Maret 2024 yang lalu, telah setuju untuk bergabung dengan blok perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Ini adalah kesepakatan perdagangan Inggris yang terbesar sejak Brexit, dan dengan bergabung ke CPTPP akan menempatkan Inggris di pusat kelompok ekonomi Pasifik yang dinamis dan berkembang.

Karena itu Indonesia akan belajar dari pengalaman Inggris saat bergabung dengan CPTPP.

Sebagai negara besar dengan modalitas yang kuat, Indonesia harus mengambil kesempatan kerjasama yang luas untuk mendorong ekonomi domestik makin kuat. Saat ini Indonesia tengah memulai proses aksesi keanggotaan OECD dengan dukungan 38 negara termasuk Inggris.

Menteri Anne menegaskan bahwa Inggris mendukung niat Indonesia bergabung menjadi anggota OECD, klub negara maju dan CPTPP.

“Kami siap berbagi pengalaman dan membantu menjalani proses aksesi,” ungkap Menteri Anne.

Lebih lanjut, Menteri Anne menyarankan untuk membangun kesamaan pandangan, melibatkan bisnis untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan dan mendapatkan nilai tambah dalam jangka panjang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya