Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Ist

Politik

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

RABU, 01 MEI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komposisi koalisi yang terbentuk untuk Pilpres 2024 diramalkan tidak sama persis ketika partai politik (parpol) menghadapi Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos alias Biran memandang, ada corak kontestasi yang cukup mencolok perbedaannya antara pilpres dan pilkada.

"Sehingga tidak mudah mematenkan koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ujar Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Menurut lulusan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, salah satu yang menjadi kendala tidak berlanjutnya koalisi pilpres bukan hanya soal corak kontestasi pemilihan umum yang berbeda.

"Tapi problem mendasarnya adalah jumlah perolehan kursi parlemen di pusat tidak sama dengan perolehan kursi di provinsi dan kabupaten/kota," kata Biran.

Sebagai contoh, perolehan kursi sejumlah parpol seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang paling banyak di tingkat nasional, belum tentu sama dengan perolehan kursi parlemen di tingkat daerah.

"Mungkin menjadi pemenang pemilu di pusat dengan jumlah perolehan kursi di Senayan paling banyak, tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa jadi yang paling kecil," kata Biran.

"Begitupula dengan partai lain misalnya Gerindra, di pusat hanya urutan ketiga perolehan kursi di Senayan, tetapi di provinsi bisa saja urutan pertama, atau malah paling kecil," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran menegaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komposisi jumlah kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini akan mempengaruhi peta koalisi menuju Pilkada 2024, sebab syarat pengajuan calon Gubernur, Bupati atau Walikota minimal 20 persen dari jumlah kursi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota," kata Biran.

"Disinilah dilemanya, sehingga bisa saja partai koalisi pilpres tidak paralel dengan partai koalisi pilkada. Bahkan lebih ekstrem lagi koalisi Pilkada untuk Gubernur tidak sama dengan koalisi partai untuk Pilkada kab/kota," demikian Biran.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya