Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Ist

Politik

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

RABU, 01 MEI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komposisi koalisi yang terbentuk untuk Pilpres 2024 diramalkan tidak sama persis ketika partai politik (parpol) menghadapi Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos alias Biran memandang, ada corak kontestasi yang cukup mencolok perbedaannya antara pilpres dan pilkada.

"Sehingga tidak mudah mematenkan koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ujar Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Menurut lulusan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, salah satu yang menjadi kendala tidak berlanjutnya koalisi pilpres bukan hanya soal corak kontestasi pemilihan umum yang berbeda.

"Tapi problem mendasarnya adalah jumlah perolehan kursi parlemen di pusat tidak sama dengan perolehan kursi di provinsi dan kabupaten/kota," kata Biran.

Sebagai contoh, perolehan kursi sejumlah parpol seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang paling banyak di tingkat nasional, belum tentu sama dengan perolehan kursi parlemen di tingkat daerah.

"Mungkin menjadi pemenang pemilu di pusat dengan jumlah perolehan kursi di Senayan paling banyak, tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa jadi yang paling kecil," kata Biran.

"Begitupula dengan partai lain misalnya Gerindra, di pusat hanya urutan ketiga perolehan kursi di Senayan, tetapi di provinsi bisa saja urutan pertama, atau malah paling kecil," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran menegaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komposisi jumlah kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini akan mempengaruhi peta koalisi menuju Pilkada 2024, sebab syarat pengajuan calon Gubernur, Bupati atau Walikota minimal 20 persen dari jumlah kursi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota," kata Biran.

"Disinilah dilemanya, sehingga bisa saja partai koalisi pilpres tidak paralel dengan partai koalisi pilkada. Bahkan lebih ekstrem lagi koalisi Pilkada untuk Gubernur tidak sama dengan koalisi partai untuk Pilkada kab/kota," demikian Biran.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Netanyahu Sebut Perang dengan Iran Belum Usai

Senin, 11 Mei 2026 | 08:20

OJK: Bank Bebas Tentukan Strategi Kredit, Program Pemerintah Hanya Potensi Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 | 08:09

Harga Emas Langsung Tergelincir Usai Trump Tolak Tawaran Iran

Senin, 11 Mei 2026 | 07:50

Respons Iran soal Proposal AS Picu Kemarahan Trump

Senin, 11 Mei 2026 | 07:40

Sudah Saatnya Indonesia Berhenti dari Ketergantungan Energi Luar Negeri

Senin, 11 Mei 2026 | 07:27

Pasar Properti Indonesia Menyentuh Titik Jenuh

Senin, 11 Mei 2026 | 07:09

Optimalkan Minyak Jelantah

Senin, 11 Mei 2026 | 06:40

Geoffrey Till: Kekuatan Laut Bukan Sekadar soal Senjata

Senin, 11 Mei 2026 | 06:10

Delegasi Jepang Sambangi Fasilitas BLP Bahas Masa Depan Logistik

Senin, 11 Mei 2026 | 05:59

Ngobrol dengan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 | 05:40

Selengkapnya