Berita

Dirjen PDSPKP Budi Sulistyo (tengah) memaparkan peningkatan sektor Hilir Produk Perikanan Budi Daya dalam Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024 di Jakarta, Selasa (30/4)/Ist

Bisnis

Bisnis Menggiurkan, KKP Ajak Investor Garap Hilirisasi Perikanan

SELASA, 30 APRIL 2024 | 13:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan investasi di sisi hilir komoditas kelautan dan perikanan. Selain peluangnya yang terbuka, Fortune Business Insight memperkirakan market size produk perikanan global menyentuh 605,46 miliar Dolar AS pada tahun 2029.

"Peluang hilirisasi perikanan begitu besar, artinya kalau tidak ikut terlibat bisa-bisa kita ketinggalan di 2029," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo di Indonesia Aquaqulture Business Forum (IABF) 2024 di Jakarta, Selasa (30/4).

Budi memaparkan dari sisi permintaan, produk bermutu, bergizi dan bernilai tambah menjadi kata kunci yang kini dicari pasar. Karenanya, produk berlabel traceability, eco friendly, sustainability, ready to eat, ready cook dan ready to serve semakin diminati konsumen.


"Artinya apa, konsumen kita semakin cerdas karena menghendaki produk bermutu dan berkelanjutan," tegas Budi.

Tak hanya itu, dari sisi piramida nilai tambah, Budi melihat komoditas perikanan bisa diolah menjadi berbagai berbagai varian produk. Mulai dari raw material yang bisa langsung dimasak, kemudian pengolahan pakan hewan ternak, produk kesehatan, kosmetik, hingga farmasi.

Dikatakannya, KKP juga telah merespons permintaan pasar dengan penyediaan bahan baku secara kontinyu dan sesuai standar baik jenis, ukuran hingga mutu. Budi mencontohkan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) misalnya, menunjukkan bahwa industri pengolahan menerapkan praktik yang baik.

"Ini kita belum bicara bagaimana teman-teman di KKP juga concern pada mutu sejak hulu misalnya dengan sertifikat CBIB, CPIB, dll," terang Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi memaparkan analisis daya saing 5 komoditas prioritas. Pasar udang global misalnya, senilai 60,4 miliar Dolar AS di tahun 2023. Kemudian rumput laut 16,7 miliar Dolar AS, tilapia 13.9 Dolar AS dan kepiting-rajungan 879 miliar Dolar AS serta lobster menyentuh 7,2 miliar Dolar AS di tahun yang sama.

Sementara market share Indonesia di pasar global mencapai 16,4 persen untuk rumput laut, lalu 9,7 persen untuk tilapia, dan 6,7 persen untuk udang di tahun 2022.

"Kepiting-rajungan kita baru 1,9 persen dan lobster hanya 0,5 persen. Tapi potensi kita ada untuk terus melakukan peningkatan," tutur Budi.

Karenanya, guna meningkatkan minat investasi di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif. Di antaranya tax allowance berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) dari nilai investasi atau 5 persen per tahun selama 6 tahun.

Lalu investment allowance berupa pengurangan laba bersih sebesar 60 persen dari total nilai investasi untuk 6 tahun atau 10 persen setiap tahun.

Budi memastikan jajarannya juga siap mendampingi para pelaku usaha agar bisa mengakses insentif tersebut.

"Mengurus perizinan berusaha juga semakin mudah melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi, dan transparansi," tegas Budi.

Sebagai informasi, realisasi investasi kelautan dan perikanan mencapai Rp12,07 triliun di tahun 2023. Jumlah ini meningkat 38,02 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp8,75 triliun. Budi menyebut pengolahan menjadi bidang usaha terbesar dalam menyerap investasi (38,56 persen) disusul budidaya (26,63 persen), perdagangan (20,25 persen), penangkapan (12,41 persen) dan jasa perikanan (1,97 persen).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku tengah bersiap merencanakan pembangunan infrastruktur berupa data terintegrasi. Data ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan investasi di kelautan dan perikanan Indonesia.

"Kami sedang merencanakan pembangunan infrastruktur Ocean Big Data yang bertujuan untuk pengawasan, monitoring, penyediaan data yang update, dan penyusunan decision support system," kata Trenggono.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya